BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Proses bisnis permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak bakal berubah signifikan seiring dengan diterapkannya IKH Online pada 12 April 2024 berdasarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. PER-1/PP/2024.
Plt Kasubbag Informasi dan Publikasi Sekretariat Pengadilan Pajak Akmal Yuniar Suprobo mengatakan kehadiran IKH Online membuat permohonan izin kuasa hukum harus disampaikan secara elektronik, tidak lagi melalui loket ataupun pos.
"Penyampaian permohonannya secara elektronik melalui sistem IKH Online," katanya, Rabu (6/3/2024).
Setelah disampaikannya permohonan izin lewat IKH Online, pemohon izin juga akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE). Hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu PER-01/PP/2018.
Selanjutnya, berkas-berkas terkait dengan permohonan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak juga akan diverifikasi dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima.
"Saat ini, tidak ada [jangka waktu verifikasi berkas]," tutur Amal.
Setelah dilakukan verifikasi, pemohon izin akan mendapatkan notifikasi bahwa permohonan sudah lengkap ataupun belum lengkap melalui email terdaftar. Untuk itu, pemohon harus memastikan email yang disampaikan saat pengajuan telah benar dan aktif.
Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan harus dilengkapi dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak notifikasi.
Bila permohonan dinyatakan lengkap, keputusan ketua Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak akan terbit dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak notifikasi.
Sebagai perbandingan, Pengadilan Pajak saat ini membutuhkan waktu selama 14 hari kerja untuk menerbitkan keputusan ketua Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak.
Kartu tanda pengenal kuasa hukum dan keputusan ketua Pengadilan Pajak akan disampaikan kepada pemohon izin secara elektronik melalui email yang terdaftar. (rig)
