BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan penerimaan pajak secara berkelanjutan.
Analis Kebijakan BKF Mulya Syafnur mengatakan pajak masih menjadi penopang utama struktur pendapatan negara. Untuk itu, kinerja penerimaan pajak perlu terus dijaga kesinambungannya meski dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk moderasi harga komoditas energi.
"Tentu kita mengharapkan pajak ini sustain. Sustain dalam arti tidak terlalu terdampak oleh hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita," katanya dalam program Nyibir Fiskal, dikutip pada Minggu (14/1/2024).
Mulya menuturkan penerimaan pajak perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang tinggi. Sejalan dengan peningkatan belanja negara, penerimaan pajak juga harus mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Dia menjelaskan kenaikan harga komoditas global, terutama migas, memang dapat menjadi berkah dalam penerimaan pajak. Di sisi lain, penurunan harga komoditas juga dapat menyebabkan kontraksi pada penerimaan pajak, seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Pada 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun, tumbuh 8,9%. Realisasi tersebut setara dengan 108,8% dari target awal senilai Rp1.718 triliun atau 102,8% dari target baru pada Perpres 75/2023 senilai Rp1.818,2 triliun.
Penerimaan semua jenis pajak tercatat mencapai target, kecuali PPh migas yang hanya mencapai Rp68,8 triliun atau 96% dari target. Jenis pajak tersebut juga menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi sebesar 11,6% karena terdampak moderasi harga komoditas.
Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.989 triliun, tumbuh 6,4% dari realisasi 2023. Mulya menyebut pemerintah akan berupaya mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari sektor migas, dengan mengoptimalkan jenis atau sektor yang mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memperluas basis pajak, memperkuat pengawasan berbasis kewilayahan, serta membenahi sistem inti administrasi perpajakan. Secara bersamaan, berbagai insentif pajak tetap diberikan untuk mendukung transformasi ekonomi.
"Dengan ini diharapkan pemerintah dapat mengumpulkan pajak yang lebih sustain sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih kuat kepada pemerintah," ujar Mulya. (rig)
