Ilustrasi. Capres-Cawapres no urut 1 Anies Baswedan (kanan) dan Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Capres-Cawapres no urut 2 Prabowo Subianto (ketiga kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri), Capres-Cawapres no urut 3 Ganjar Pranowo (kedua kiri) dan Mahfud MD (kiri) berfoto bersama usai menandatangani deklarasi kampanye damai dalam Pemilu 2024 saat Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
JAKARTA, DDTCNews - Untuk pertama kalinya, pada pemilu 2024, pajak dinyatakan secara langsung sebagai salah satu aspek yang akan menjadi tema debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres).
Pajak menjadi bagian dari tema debat kedua. Temanya adalah ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.
“Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya. Tentu yang akan disampaikan isu-isu aktual yang kira-kira akan menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama 5 tahun ke depan,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Masuknya pajak menjadi tema debat capres ini sejalan dengan dorongan DDTCNews melalui program Pajak dan Politik (Pakpol) dengan tagline Suaramu, Pajakmu. Redaksi DDTCNews meyakini perpajakan tidak boleh ditinggalkan dalam berbagai diskursus pada saat momentum pesta demokrasi.
Terlebih, perpajakan adalah kontributor terbesar dari pendapatan negara. Founder DDTC sekaligus Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam juga pernah menyampaikan pertanyaan pemantik, “Agenda Anda bagus, bagaimana mendanainya?” Simak ‘Pemilu 2024 Harus Bicara Soal Perpajakan!’
Oleh karena itulah, sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai rencana program pembangunan, tetapi juga cara pendanaannya. Mengapa? Karena cara pendanaan, termasuk kebijakan perpajakan, akan berpengaruh juga seberapa besar kontribusi dari masyarakat wajib pajak.
Untuk mengisi diskusi pada ruang publik tersebut, DDTCNews juga sudah menggelar lomba menulis artikel pajak dan politik berhadiah total Rp57 juta. Dengan tema Platform Pajak dalam Pemilu 2024, beragam topik diulas dalam 214 artikel yang masuk.
Selain itu, DDTCNews juga menggelar survei pajak dan politik yang diikuti sebanyak 2.080 responden. Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.
Mayoritas (93,8% dari 2.080 responden) menganggap debat capres-cawapres perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. Simak ‘Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan’.
Skema debat capres-cawapres pertama kali dilakukan pada pemilihan presiden dalam pemilu 2004. Pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya rakyat memilih secara langsung. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penyampaian visi-misi dan program masing-masing pasangan calon.
Berikut ini perkembangan tema debat capres-cawapres.
Seperti diberitakan sebelumnya, debat pertama rencanakan dilaksanakan pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, debat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 21 Januari 2024, serta debat kelima pada 4 Februari 2024. (kaw)