BERITA TERKINI
Warga penerima manfaat menunggu antrean saat pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah di Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/11/2023). Beras cadangan pangan pemerintah tersebut didistribusikan kepada 1.009 keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing memperoleh 10 kilogram guna menjaga stabilitas harga beras. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait untuk melakukan pengecekan ulang atas data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan penerima BLT El Nino seharusnya adalah ada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bukan 18,8 juta KPM sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya.
"Itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-crosscheck lagi," ujar Ma'ruf, dikutip Jumat (10/11/2023).
Ma'ruf mengatakan data penerima bantuan akan terus disesuaikan oleh pemerintah dan anggaran terkait pemberian BLT bakal ikut menyesuaikan sejalan dengan perkembangan data penerima BLT.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan BLT bakal disalurkan sejalan dengan data registrasi sosial ekonomi (regsosek). Oleh karena menggunakan data regsosek, jumlah penerima BLT memang akan terus bergerak.
"Jadi ini data regsosek yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update, untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," ujar Airlangga.
Untuk diketahui, pemerintah pada awalnya berencana untuk memberikan BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM. Bantuan ini akan diberikan pada November dan Desember 2023. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT ini mencapai Rp7,52 triliun.
Namun, Menteri Sosial Tri Rismaharini justru mempertanyakan data tersebut. "Saya tidak tahu angka 18,8 juta itu dari mana," ujar Risma. (sap)
