BERITA TERKINI
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Indonesia memperkenalkan inisiatif Asean Treasury Forum (ATF). Inisiatif itu disampaikan dalam dalam gelaran Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean (AFMGM) ke-2.
Mengutip informasi yang disampaikan dalam laman resmi Kementerian Keuangan, ada 5 tujuan utama dari ATF. Pertama, berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua, meningkatkan kapasitas dan pengembangan keterampilan terkait dengan perbendaharaan (treasury).
Ketiga, mendorong keuangan publik yang berkelanjutan. Keempat, mempercepat digitalisasi treasury pemerintahan ramping yang mampu berbuat lebih banyak dengan sumber daya terbatas. Kelima, memajukan komunitas ekonomi Asean untuk mendukung integrasi ekonomi Asean.
“Inisiasi pembentukan ATF mendapatkan tanggapan positif dari negara anggota Asean,” tulis Kementerian Keuangan dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (24/8/2023).
Adapun side event ATF terdiri atas pertemuan tinggi antara pejabat tinggi perbendaharaan (treasury) negara anggota Asean dan seminar. Adapun berbagai kegiatan itu membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik.
Saat membuka acara ATF pada Rabu (23/82/2023), Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan digitalisasi manajemen keuangan publik secara berkelanjutan merupakan pondasi penting dalam perekonomian Indonesia.
Menurutnya, penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kegunaan dari setiap uang yang dikeluarkan. Teknologi memiliki fungsi untuk menjadi bantalan dalam menghadapi krisis pada masa depan.
“Dan mendukung agar terciptanya keuangan publik yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta responsif terhadap kebutuhan setiap warga negara,” ujar Astera.
Astera mengatakan pada saat ini, Asia Tenggara merupakan salah satu pusat inovasi digital. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang pesat atas penggunaan pembayaran digital. Di Indonesia, QRIS telah menjadi standar transaksi.
Indonesia, sambungnya, juga menggunakan data analytics sebagai panduan dalam membuat kebijakan, memantau pengeluaran, mengidentifikasi kegiatan dan transaksi yang mencurigakan serta mengoptimalkan alokasi anggaran.
“Kita juga saat ini telah memasuki era automasi yang akan meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya. Secara bersamaan sangat penting juga bagi kita untuk meningkatkan keamanan digital,” imbuhnya.
Menurutnya, Asean harus melaksanakan upaya terstruktur dan terkoordinasi. ATF diharapkan memberi kesempatan bagi negara-negara anggota untuk saling belajar dan mendapatkan dukungan satu sama lain untuk meningkatkan model dan praktik perbendaharaan. (kaw)
