AMRO Dorong Indonesia Perluas Basis Pajak dan Efisiensi Belanja

JAKARTA, DDTCNews — ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) mengusulkan dua langkah reformasi bagi Indonesia dalam rangka memastikan keberlanjutan fiskal.

AMRO melalui keterangan resminya berpandangan Indonesia masih perlu memobilisasi pendapatan sembari meningkatkan efisiensi belanja anggaran.

"Peningkatan administrasi dan kepatuhan pajak disertai dengan perluasan basis pajak atau pengenalan sumber penerimaan baru akan memperkuat mobilisasi penerimaan negara," sebut AMRO dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (31/8/2026).

Dari sisi belanja, Indonesia dipandang perlu mereformulasi kebijakan subsidi serta memangkas belanja nonprioritas.

"Subsidi energi yang lebih tepat sasaran, rasionalisasi belanja nonprioritas, serta peningkatan efisiensi pada program prioritas akan menciptakan ruang fiskal untuk pemberian bansos dan pembangunan infrastruktur," jelas AMRO.

Untuk saat ini, AMRO mencatat Indonesia telah melakukan efisiensi atas beragam jenis belanja di tengah lonjakan beban subsidi. Langkah ini ditempuh agar defisit anggaran tetap terjaga pada level di bawah 3% dari PDB.

"Secara keseluruhan, defisit pada tahun ini diproyeksikan tetap sebesar 2,8% dari PDB karena adanya peningkatan penerimaan yang mengimbangi tingginya belanja untuk subsidi energi dan program prioritas," tulis AMRO.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Laporan Semester I APBN 2026 mengungkapkan bahwa defisit anggaran pada tahun ini akan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB. Defisit timbul akibat lonjakan belanja di tengah proyeksi terjadinya shortfall pajak.

Pada tahun ini, penerimaan pajak diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.310,8 triliun. Meski tumbuh sebesar 20,8% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu, shortfall pajak pada tahun ini diproyeksikan mencapai Rp46,9 triliun. (rig)