BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam program persiapan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2022, BPK mencatat penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum dilaksanakan secara memadai. Tak hanya itu, peraturan turunan dari UU 3/2022 tentang IKN masih belum lengkap.
"Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dilaksanakan dengan optimal," tulis BPK dalam IHPS II/2022, dikutip pada Minggu (25/6/2023).
BPK merekomendasikan Otorita IKN untuk memonitor kelengkapan regulasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Koordinasi antarinstansi diperlukan sehingga regulasi yang dibutuhkan dapat segera disusun.
Selanjutnya, BPK mencatat pelaksanaan persiapan dan pemindahan ibu kota oleh Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan.
Salah satu persoalannya ialah pembagian tugas dalam tim transisi yang tidak diatur secara jelas. Tim transisi juga belum memiliki rencana kerja dan target yang lengkap.
"Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan tim transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal," sebut BPK.
Oleh karena itu, BPK memandang Otorita IKN selaku pemimpin tim transisi perlu menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan di tim transisi. Rencana kerja, target kinerja, dan indikator keberhasilan juga perlu ditetapkan.
Terakhir, BPK menilai Otorita IKN belum didukung oleh kelengkapan kelembagaan. BPK mencatat personel Otorita IKN masih belum lengkap. Peraturan kepala otorita IKN terkait dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota juga belum ditetapkan.
"Hal ini mengakibatkan operasional Otorita IKN pada akhir tahun 2022 berisiko terhambat," tulis BPK.
Otorita IKN pun diusulkan untuk merancang peraturan terkait dengan koordinasi terkait persiapan dan pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga serta pemda. (rig)
