Apa Beda Faktur Pajak Terlambat Dibuat dan Dianggap Tidak Dibuat?

JAKARTA, DDTCNews - Pembuatan faktur pajak harus dilakukan pada saat seharusnya faktur pajak dibuat. Kapan saja? Pertama, saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP. 

Ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Keempat, saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Kelima, saat lain yang diatur PMK tersendiri. Selain pada waktu tersebut, faktur pajak bisa disebut terlambat dibuat atau dianggap tidak dibuat. Apa bedanya?

"Faktur pajak disebut terlambat dibuat apabila tanggap yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat," bunyi Pasal 32 Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, dikutip pada Senin (19/6/2023). 

Sementara itu, faktur pajak dianggap tidak dibuat apabila faktur pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. 

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa batas waktu penyebutkan faktur pajak terlambat dibuat adalah 3 bulan. Lewat 3 bulan sejak seharusnya dibuat, faktur pajak sudah dianggap tidak dibuat. 

Contoh kasus faktur pajak terlambat dibuat:

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada 12 April 2022. PT K membuat faktur pajak pada 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 13 April 2022. Faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat. 

Contoh kasus faktur pajak dianggap tidak dibuat:

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada 20 April 2022. Namun, tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum adalah 20 Juli 2022. Dengan demikian, faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. 

Perlu dicatat, PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat membuat faktur pajak, dan/atau dianggap tidak membuat faktur pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP. (sap)