Pajak Bisa Jadi Instrumen Efektif Berantas Korupsi, Ini Syaratnya

JAKARTA, DDTCNews – Praktik korupsi masih menjadi tantangan untuk Indonesia. Pajak dinilai mampu menjadi instrumen untuk memberantas korupsi secara sistematis.

Mantan Dirjen Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Syarat utama agar pajak menjadi instrumen efektif adalah dengan basis data yang kuat.

“Untuk berantas KKN [korupsi, kolusi, nepotisme] secara otomatis harus seperti konsep social security number di AS. Ditjen Pajak harus punya semua data itu agar setiap SPT [surat pemberitahuan] bisa diuji dengan data,” jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Indonesia' di Museum Nasional, Rabu (7/8/2019).

Dia mengatakan arah untuk memperkuat Ditjen Pajak (DJP) sudah dirintis pascareformasi. Era kerahasian perbankan secara bertahap dipangkas dengan sejumlah revisi aturan, seperti diamanatkan dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait pemberian informasi dan data kepada DJP.

Era keterbukaan tersebut kemudian diperkuat dengan kebijakan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan dalam Perppu No. 1/2017. Kebijakan tersebut, sambung Hadi, menjadi satu paket dengan program pengampunan pajak yang bergulir pada 2016.

“Berantas KKN itu berarti data yang sifatnya rahasia dan nonrahasia bisa dikumpulkan oleh DJP kemudian untuk selajutnya dilakukan analisis link and match untuk memberantas korupsi secara sistematis,” kata Hadi.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengatakan saat ini sudah ada transparansi data keuangan baik domestik maupun internasional berupa automatic exchange of information (AEoI). Implementasi aturan menjadi kunci.

“Sekarang tinggal lakukan dan laksanakan peraturan karena bank data nasional kita sudah ada untuk melakukan analisis tadi dalam rangka hapus KKN secara sistematis. Dengan itu maka keadilan sosial rasanya bisa kita wujudkan,” imbuhnya. (kaw)