BERITA TERKINI
Ilustrasi.
ISLAMABAD, DDTCNews – Parlemen akhirnya menyetujui usulan Pemerintah Pakistan untuk menaikkan pajak penjualan atas jasa dan barang-barang mewah impor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF).
Menteri Keuangan Ishaq Dar mengatakan langkah itu diambil lantaran cadangan devisa pemerintah saat ini sangat rendah. Selain menaikkan pajak penjualan, pemerintah bahkan menghentikan sebagian besar aktivitas impor.
"Perdana Menteri akan mengungkapkan langkah-langkah penghematan [lebih lanjut] dalam beberapa hari ke depan. Namun yang pasti, kami harus mengambil keputusan yang sulit ini,” katanya, dikutip pada Minggu (26/2/2023).
Seperti dilansir hindustantimes.com, kondisi ekonomi Pakistan saat ini tengah dalam tekanan yang besar. Situasi tersebut bahkan diperburuk dengan adanya krisis energi global dan banjir dahsyat yang merusak sepertiga negara itu pada 2022.
Alhasil, parlemen menyetujui kenaikan tarif pajak penjualan dari 17% menjadi 25% atas barang impor tertentu. Contoh mobil, peralatan rumah tangga, kosmetik, hingga coklat. Sementara itu, PPn untuk barang umum dinaikkan dari 17% menjadi 18%.
Langkah ini juga sebenarnya diambil untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan fasilitas pinjaman senilai US$6,5 miliar dari IMF. Terdapat tiga persyaratan yang diberikan IMF kepada Pakistan terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman tersebut.
Pertama, meningkatkan basis pajak. Kedua, mengakhiri pengecualian pajak atas kegiatan ekspor. Ketiga, menaikkan harga energi.
Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menambahkan orang-orang kaya juga perlu berkontribusi lebih banyak terhadap ekonomi. Untuk itu, kenaikan pajak atas barang mewah diperlukan dan subsidi tidak diberikan terhadap orang kaya.
"Mereka yang menghasilkan banyak uang di sektor publik atau swasta perlu berkontribusi pada ekonomi. Orang kaya seharusnya tidak mendapat manfaat dari subsidi,” ujarnya. (rig)
