JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dengan total barang bukti mencapai 1,7 ton.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati mengatakan penindakan terhadap peredaran NPP tersebut dilakukan melalui operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (Patma Berani) 2026. Operasi tersebut berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan diperkirakan mencegah kerugian sosial-ekonomi senilai Rp13,51 triliun.
"Penguatan kolaborasi dan analisis bersama merupakan hal penting dalam pelaksanaan Patma Berani 2026. Melalui strategi ini, pengawasan diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif," ujarnya, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Netty menyampaikan pelaksanaan Patma Berani 2026 melibatkan seluruh unit vertikal DJBC serta aparat penegak hukum (APH) di wilayah kerja masing-masing unit, terutama Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Melalui operasi tersebut, DJBC menjalankan fungsinya sebagai community protector sekaligus mendukung agenda prioritas nasional dalam pemberantasan narkotika. Adapun sinergi DJBC dengan jajaran APH berfokus pada joint analysis, joint operation, dan controlled delivery.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan efektivitas penindakan, memberikan efek jera, serta menekan pasokan NPP di Indonesia.
Netty mengatakan operasi Patma Berani 2026 memprioritaskan penguatan joint analysis untuk menghasilkan pemetaan dan penentuan sasaran pengawasan yang lebih matang.
Dia menerangkan strategi tersebut mengutamakan kualitas perencanaan dan ketepatan target, bukan semata-mata jumlah penindakan. Dia juga menegaskan penguatan pengawasan diperlukan karena prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat.
Pada 2025, prevalensinya mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa, naik dari 1,73% atau 3,3 juta jiwa pada 2024. Adapun estimasi kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika mencapai Rp50-Rp84 triliun per tahun.
Kondisi tersebut juga tecermin dari peningkatan jumlah NPP yang disita oleh aparat penegak hukum. Pada 2023, DJBC mencatat ada 64 kasus penindakan dengan sitaan NPP seberat 772,35 kilogram. Kemudian pada 2024, jumlahnya meningkat menjadi 84 kasus dengan sitaan 806,15 kilogram. Sementara itu, pada 2025, tercatat ada 191 kasus dengan sitaan 818,01 kilogram NPP.
Melalui operasi Patma Berani 2026, Netty melaporkan DJBC dan APH melakukan penindakan terhadap 140 kasus peredaran NPP, dengan barang bukti sitaan sebanyak 1,7 ton. Jumlah barang sitaan tersebut, lanjutnya, meningkat 101% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Keterlibatan seluruh unit vertikal Bea Cukai bersama BNN dan Polri menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan efektivitas penindakan," tutup Netty. (dik)
