JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengestimasikan penerimaan pajak rokok pada 2027 mencapai Rp21,88 triliun.
Estimasi penerimaan pajak rokok pada 2027 tersebut turun 0,45% dari estimasi pada tahun ini senilai Rp21,98 triliun. Dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan No. KEP-51/PK/2026, diperinci nilai estimasi pajak rokok 2027 untuk setiap provinsi.
"Penetapan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun anggaran 2027...digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2027 untuk masing-masing provinsi," bunyi diktum ketiga KEP-51/PK/2026, dikutip pada Jumat (21/11/2026).
Berdasarkan estimasi pajak rokok ini, gubernur akan menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Lalu, alokasi tersebut juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD 2027 pada setiap kabupaten/kota.
Dalam lampiran KEP-51/PK/2026, provinsi yang bakal menerima pajak rokok terbanyak pada 2027 ialah Jawa Barat senilai Rp3,96 triliun. Setelahnya, estimasi penerimaan pajak rokok Jawa Timur senilai Rp3,19 triliun dan Jawa Tengah Rp2,92 triliun.
UU HKPD mengatur pajak rokok adalah pajak daerah yang dikenakan berdasarkan cukai atas rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
Sebelumnya, terbit pula PMK 26/2026 yang merevisi PMK 143/2023 untuk mengatur ulang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok.
Beleid baru ini mengatur pedoman pemungutan dan penyetoran pajak rokok. PMK 26/2026 juga diterbitkan mengatur lebih lanjut ketentuan seputar kontribusi dan mekanisme alokasi penerimaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan.
Salah satu perubahan paling mencolok terkait dengan adanya pengecualian pengenaan pajak rokok. PMK 26/2026 menegaskan rokok yang dikenakan pajak rokok tidak termasuk tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). HPTL yang dimaksud meliputi tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah.
Selain itu, PMK 26/2026 menyesuaikan ketentuan seputar alokasi penerimaan pajak rokok. PMK 26/2026 menekankan penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk 2 hal. Pertama, penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat. Alokasi ini belum diatur dalam PMK 143/2023.
Besaran penerimaan pajak rokok yang dapat dipakai untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai mengacu pada UU APBN. Kedua, bagian pemda. Untuk penerimaan yang menjadi bagian pemerintah daerah harus dialokasikan untuk:
