JAKARTA, DDTCNews - Setelah melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK), Ditjen Pajak (DJP) dapat menindaklanjuti kegiatan pengawasan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pemeriksaan dapat dilakukan salah satunya apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah dilakukan pembahasan bersama dengan petugas pajak.
"Apabila memang sudah pernah dilakukan pembahasan dengan wajib pajak, tetapi ternyata tidak diselesaikan sesuai hasil pembahasan maka dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Merujuk pada PMK 111/2025, DJP dapat menerbitkan SP2DK dalam rangka melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar. Surat tersebut disampaikan melalui berbagai kanal seperti coretax, email, faksimile, pos atau kurir ekspedisi, serta secara langsung kepada wajib pajak.
Ketika menerima SP2DK, wajib pajak harus memberikan tanggapan melalui 2 cara, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam SP2DK.
Selanjutnya, DJP dapat melakukan pembahasan dengan mengundang wajib pajak yang bersangkutan apabila terjadi salah satu dari 3 kondisi. Pertama, hasil penelitian DJP menyatakan bahwa tanggapan wajib pajak tidak sesuai dengan SP2DK.
Kedua, terdapat data dan/atau keterangan tambahan setelah SP2DK disampaikan. Ketiga, wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
Kegiatan pembahasan dapat dilakukan secara luring dengan tatap muka langsung atau secara daring melalui video conference. Pembahasan tersebut juga dapat melibatkan pegawai DJP lainnya yang ditugaskan.
PMK 111/2025 menyatakan setelah serangkaian upaya pengawasan melalui SP2DK, DJP selanjutnya dapat mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.
"Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ... dapat berupa usulan: pemeriksaan," bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf p PMK 111/2025.
Selain pemeriksaan, DJP juga dapat mengusulkan tindak lanjut lainnya. Contohnya, pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu, pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen, serta pemeriksaan bukti permulaan. (dik)
