SUKABUMI, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, menggelar pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 20 Desember 2026.
Dengan program ini, wajib pajak berkesempatan melunasi tunggakan PBB tahun pajak 1994 hingga 2026 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak.
"Bapenda Kabupaten Sukabumi memberikan penghapusan denda administratif PBB sebesar 100% bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Bapenda Kabupaten Sukabumi, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Kebijakan pemutihan kali ini dilaksanakan berdasarkan keputusan bupati yang dinyatakan berlaku sejak 9 November 2026.
Penghapusan sanksi ini berlaku untuk seluruh wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Kabupaten Sukabumi, sepanjang objek PBB berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Namun, perlu dicatat bahwa penghapusan sanksi ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana pajak.
Fasilitas ini juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang menempuh upaya hukum, baik keberatan, banding, gugatan, maupun peninjauan kembali (PK), atas kewajiban pajak terkait.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan PBB tanpa dikenakan denda administratif," imbau Bapenda Kabupaten Sukabumi melalui akun Instagram resminya. (dik)
