BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis model rules atau kerangka aturan atas ketentuan pajak korporasi minimum global pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).
Model rules yang baru saja dirilis tersebut diharapkan dapat membantu setiap yurisdiksi dalam mengadopsi Pilar 2 dalam ketentuan perpajakannya masing-masing.
"Model rules yang baru saja dirilis hari ini adalah langkah yang signifikan untuk mengonversikan suatu kesepakatan politik menjadi ketentuan yang dapat dilaksanakan," ujar Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, Pascal Saint-Amans, dikutip Jumat (24/12/2021).
Tercapainya konsensus atas solusi 2 pilar oleh 137 yurisdiksi anggota Inclusive Framework mencerminkan adanya komitmen dari setiap negara dalam menghadapi tantangan yang timbul dari digitalisasi dan globalisasi ekonomi.
Melalui Pilar 2, negara-negara anggota Inclusive Framework bersepakat untuk menciptakan sistem pajak yang dapat menjamin korporasi multinasional membayar pajak pada level minimum tertentu atas penghasilan yang bersumber dari tempat korporasi beroperasi.
Dalam model rules, OECD mendefinisikan secara lebih jelas mengenai cakupan dari Pilar 2 serta tarif pajak korporasi minimum global yang berlaku, yakni sebesar 15%.
Pajak korporasi minimum global nantinya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta.
Pajak minimum diekspektasikan akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai US$150 miliar atau Rp2.131 triliun per tahun secara global.
Pada Pilar 2, top-up tax akan dikenakan atas laba bila tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan multinasional tidak mencapai tarif minimum 15%.
Model rules juga secara terperinci menjelaskan aturan tentang mekanisme penghitungan tarif pajak efektif dan top-up tax yang dikenakan.
Pada awal 2022, OECD akan merilis panduan baru mengenai interaksi dan koeksistensi antara Pilar 2 dan Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) yang telah berlaku di AS. (sap)
