BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Pemerintah Prancis meningkatkan upaya melawan praktik penghindaran pajak melalui kegiatan usaha bank berupa penitipan dan pengelolaan dana investasi atau trust.
Direktur Pajak lembaga akuntan BDO Virginie Delassieux mengatakan Pemerintah Prancis memperluas ruang lingkup aturan anti-penghindaran pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang melakukan investasi trust di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Ketentuan baru ini akan memengaruhi penerima manfaat atau beneficiary asal Prancis.
"Tindakan baru akan memengaruhi penerima manfaat asal Prancis karena akan diperlakukan sebagai residen pajak dalam negeri," katanya dikutip pada Jumat (24/12/2021).
Delassieux menerangkan pasal baru yang disisipkan dalam UU anggaran negara 2022 akan mengenakan pajak atas investasi trust sebesar 10% di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Pungutan pajak bagi investor Prancis tersebut akan berlaku secara otomatis.
Pasal baru tersebut juga mengatur ketentuan safeguard. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa investasi trust di yurisdiksi suaka pajak tidak memiliki motivasi untuk melakukan penghindaraan pajak di Prancis.
"Namun, ketentuan safeguard ini hanya berlaku pada konteks entitas yang terdaftar di yurisdiksi yang memiliki perjanjian dengan Prancis terkait upaya memerangi penghindaran pajak dan mengakomodir skema bantuan dalam pemulihan penerimaan pajak," terangnya.
Delassieux menambahkan wajib pajak asal Prancis yang berinvestasi melalui trust di negara suaka pajak perlu mengantisipasi ketentuan yang akan berlaku pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah tengah menggeser upaya mengamankan penerimaan pajak dari pihak yang mengelola dana atau trustee kepada wajib pajak yang mendapatkan manfaat.
"Kini beban pembuktian telah bergeser kepada pembayar pajak. Kami memproyeksikan beberapa kasus dapat mengarah pada upaya litigasi sehingga wajib pajak perlu memperhatikan ruang ini. UU ini memberikan Pemerintah Prancis satu set gigi baru untuk memungut pajak atas keuntungan trust di negara suaka pajak," imbuhnya seperti dilansir internationalinvestment.net. (sap)
