BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – DPR Filipina akhirnya menyetujui proposal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% atas produk-produk digital. Tujuan pemberlakuan PPN tersebut adalah untuk menghasilkan sumber pendanaan baru.
Anggota DPR Joey Salceda mengatakan perusahaan asing yang menjual layanan atau produk digital sudah seharusnya dikenakan PPN. Pengenaan PPN digital disetujui melalui pembacaan final House Bill 7425 yang mengubah bagian 105 dari National Internal Revenue Code (NIRC).
“Kami sekarang telah mengklarifikasi layanan digital dan barang dan jasa yang diperdagangkan melalui penyedia layanan digital pada umumnya harus dikenakan PPN. Ini hanya masalah akal sehat pajak," katanya dalam laman resmi pna.gov.ph, Kamis (23/9/2021).
Salceda menambahkan perusahaan batu bata dan mortir yang paling terpukul oleh pandemi saja tetap membayar PPN. Untuk itu, sudah sewajarnya e-commerce dengan skala yang besar tidak boleh dikecualikan dari pengenaan PPN.
Isi dari RUU House Bill 7425 menjelaskan mengenai pengenaan PPN layanan iklan online, layanan digital dengan imbalan biaya berlangganan reguler, dan penyediaan layanan elektronik lainnya yang disampaikan melalui jaringan internet.
Selanjutnya, layanan digital dalam RUU tersebut didefinisikan sebagai layanan yang dikirimkan atau berlangganan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya, dan yang tidak dapat diperoleh tanpa menggunakan teknologi informasi.
Objek PPN atas layanan digital ini juga termasuk lisensi atau perangkat lunak online, layanan surfing internet, penyediaan konten, aplikasi seluler, informasi digital, video game dan game online, webcast, dan webinar.
Tambahan informasi, tak semua pengusaha dikenakan PPN. Jika penjualan pengusaha di bawah PHP3juta atau sekitar Rp849juta selama 12 bulan terakhir sebelum pelaporan pajak maka pengusaha tersebut dibebaskan dari kewajiban memungut PPN. (vallen/rig)
