BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
MUNICH, DDTCNews—Kementerian Keuangan Jerman sedang fokus menggali potensi pajak ekonomi digital dengan menerbitkan buku panduan khusus perpajakan bagi influencer media sosial.
Panduan tersebut kemudian diterjemahkan otoritas pajak negara bagian Bavaria dengan membuat formulir tanya jawab yang menjadi panduan para influencer medsos melaksanakan kewajiban perpajakannya.
"Pendapatan dari pekerjaan anda sebagai influencer pada dasarnya dikenakan pajak penghasilan," tulis keterangan dalam formulir panduan kantor pajak Bavaria dikutip Kamis (13/8/2020).
Kantor pajak Bavaria menyebutkan para influencer wajib melaporkan semua pendapatan baik dari kegiatan influencer dan pendapatan lainnya dalam surat pemberitahuan (SPT) jika nilainya melebihi €9.408 per tahun.
Apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lanjut otoritas, sederet konsekuensi bakal menanti wajib pajak, mulai dari dikenakan denda bunga hingga gijzeling atau penyanderaan.
Kemenkeu mendefinisikan influencer sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu dalam memengaruhi perilaku orang lain melalui media sosial. Kegiatan influencer ini juga memberikan manfaat secara ekonomis dengan kompensasi untuk mendukung suatu produk secara daring.
Buku panduan otoritas fiskal secara detail memberikan perhatian khusus kepada kegiatan influencer di ranah media sosial. Penggalian informasi terkait proses bisnis dan implikasi perpajakan para influencer dilakukan Kemenkeu melalui penelitian dan berkerja sama dengan mitra bisnis influencer.
Tak hanya itu, Jerman juga mulai mengatur aktivitas bisnis influencer media sosial dengan mewajibkan untuk terdaftar di kantor perdagangan. Lalu, wajib melakukan pembukuan dan mengirimkan aktivitas komersial kepada kantor pajak negara bagian.
Buku panduan juga menyebutkan kewajiban perpajakan influencer media sosial tidak berhenti kepada membayar PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
Jika aktivitas bisnis influencer memiliki pendapatan lebih dari €24.500 per tahun maka akan dikenai pajak atas aktivitas perdagangan. Beban fiskal tersebut dapat diklaim sebagai kredit pajak atas beban PPh OP tahunan para influencer.
Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan influencer media sosial juga wajib memungut PPN dan bea lainnya jika memiliki sumber pendapatan tunggal sebagai influencer lebih dari €22.000 per tahun dan berlaku untuk tahun fiskal 2020.
"Review atau pengujian produk seperti menginap gratis di hotel, uji produk dan uji paket liburan dianggap sebagai keuntungan nontunai dan dapat dikenakan pajak penghasilan dan juga dikenakan PPN. Pengecualian pungutan mungkin berlaku jika barang dikembalikan setelah dilakukan review," tulis buku panduan pajak influencer dilansir dari Tax Notes International. (rig)
