Ada Perang, Otoritas Pajak Ini Harus Serahkan Data WP Pria ke Kemenhan

KYIV, DDTCNews - Otoritas pajak Ukraina diperintahkan menyerahkan data pribadi wajib pajak (WP) pria berusia 18 hingga 60 tahun kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dalam Resolution No. 981 yang diteken oleh perdana menteri, disebutkan data dari otoritas pajak akan dicocokkan dengan informasi dalam daftar registrasi militer nasional.

"Ketentuan ini belum berlaku," demikian status Resolution No. 981 yang tercantum dalam situs resmi pemerintah, dikutip pada Senin (10/8/2026).

Resolution No. 981 dipublikasikan pada 29 Juli 2026. Otoritas pajak diberikan waktu selama 90 hari untuk bersiap menyerahkan data kepada Kemenhan.

Data dari otoritas pajak nantinya akan dicocokkan dengan informasi dalam sistem Oberih, yaitu daftar registrasi militer Ukraina. Pencocokan tersebut bertujuan mengidentifikasi warga negara yang belum terdaftar dalam sistem registrasi militer.

Sebagai informasi, sejak Rusia menyerbu pada Februari 2022, Ukraina memberlakukan wajib militer karena kekurangan prajurit.

Selain menemukan warga yang sama sekali belum tercatat, proses pencocokan juga ditujukan untuk menemukan ketidaksesuaian dalam data yang sudah ada. Ketidaksesuaian itu antara lain dapat berupa alamat tempat tinggal yang tidak diperbarui, data paspor yang tidak akurat, serta perbedaan informasi antarlembaga pemerintah.

Selama ini, informasi warga dalam sistem Oberih terutama berasal dari pusat perekrutan dan dukungan sosial teritorial (TCC) serta berbagai lembaga negara. Dengan keputusan terbaru tersebut, otoritas pajak secara resmi ditambahkan sebagai salah satu sumber data untuk keperluan registrasi militer.

Pertukaran data tersebut tidak lagi hanya dilakukan berdasarkan instruksi satu kali. Mekanismenya kini dituangkan dalam keputusan perdana menteri sehingga pertukaran informasi antara otoritas pajak dan Kemenhan menjadi bagian dari tata kelola registrasi militer.

Setiap ketidaksesuaian data yang ditemukan dalam proses pencocokan dapat menimbulkan risiko administratif bagi warga yang bersangkutan. Karena itu, integrasi data dari berbagai sumber pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya memperbarui dan memverifikasi informasi dalam sistem Oberih.

Resolution No. 981 juga mencakup perubahan yang lebih luas terhadap tata kelola Oberih. Perubahan tersebut mulai dari struktur administrasi daftar hingga aturan mengenai verifikasi dokumen registrasi militer oleh pejabat konsuler terhadap warga Ukraina yang berada di luar negeri.

Dilansir english.nv.ua, pertukaran data dengan otoritas pajak juga menjadi bagian dari reformasi administrasi militer Ukraina. Melalui integrasi berbagai sumber data instansi negara, pemerintah berupaya memastikan informasi warga dalam daftar militer lebih lengkap, akurat, dan mutakhir. (dik)