UKRAINA

Banjir Impor, Negara Ini Segera Kenakan PPN  Barang e-Commerce Murah

Redaksi DDTCNews
Sabtu, 09 Mei 2026 | 12.00 WIB
Banjir Impor, Negara Ini Segera Kenakan PPN  Barang e-Commerce Murah
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

KYIV, DDTCNews - Pemerintah Ukraina berencana mengenakan PPN atas impor paket e-commerce bernilai kurang dari EUR150 atau sekitar Rp2,99 juta.

PPN atas impor paket e-commerce bernilai murah ini perlu diterapkan untuk melindungi pelaku usaha di dalam negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Ukraina kepada International Monetary Fund (IMF) untuk memperbaiki sistem pajak.

"Bisnis-bisnis Ukraina membayar semua pajak, sementara beberapa barang yang dijual melalui pasar luar negeri sampai ke konsumen tanpa dikenakan PPN," bunyi pernyataan pers Kementerian Keuangan, dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Pemerintah telah mengusulkan RUU yang mengatur pengenaan PPN atas impor paket e-commerce kepada parlemen. Sejauh ini, komite pajak parlemen telah menyetujui RUU tersebut sehingga tinggal menunggu pengesahan dari sidang paripurna parlemen.

Pengenaan PPN atas impor paket e-commerce bernilai murah dinilai mampu membantu meminimalkan penyalahgunaan, termasuk pemecahan pengiriman dan mengurangi segmen pasar gelap.

Jika RUU tersebut disahkan, atas impor paket e-commerce dari luar negeri di bawah EUR150 akan dikenakan bea masuk sebesar 10% dari nilai barang dan PPN 20%. Kementerian Keuangan menyatakan aturan baru tersebut akan berlaku paling cepat pada 1 Januari 2027.

Meski demikian, paket atau hadiah nonkomersial senilai hingga EUR45 tidak akan dikenakan pajak. Namun, PPN tetap harus dibayarkan jika barang yang dikirim adalah parfum, kopi, atau teh.

Ekonom di Pusat Strategi Ekonomi Ukraina Bohdan Slutskyi menyebut IMF menawarkan negaranya skema yang lebih lunak daripada Uni Eropa, yakni dengan pengenaaan PPN tanpa bea masuk tambahan. Sejumlah negara Uni Eropa juga sedang bersiap mengenakan PPN atas impor paket e-commerce bernilai murah.

Maraknya impor barang e-commerce bernilai murah diestimasi telah merugikan negara senilai UAH27 miliar pada 2026 jika PPN tidak diperkenalkan.

Studi yang dilaksanakan oleh Institut Transformasi Sosial-Ekonomi memperkirakan kerugian penerimaan negara bisa mencapai 27 miliar UAH per tahun jika PPN tidak diterapkan.

Ukraina menerima 55,7 juta pengiriman dari Temu, AliExpress, dan Cainiao asal China pada 2025. Angka itu mencakup 74% dari barang impor e-commerce yang masuk ke negara tersebut.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan Polandia yakni Answear, LPP, Modivo, dan MakeUp mengirimkan 10,8 juta paket ke Ukraina atau 20% dari total barang e-commerce yang diimpor.

Warga Ukraina paling sering menggunakan jasa pengiriman paket internasional untuk memesan pakaian, alas kaki, barang elektronik, serta kosmetik.

"Sebagian besar barang-barang ini sudah diproduksi di Ukraina, termasuk oleh 20.000 produsen pakaian dan alas kaki serta 200 produsen mainan," tulis Institut Transformasi Sosial-Ekonomi dalam laporannya dilansir english.nv.ua. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.