BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PETALING JAYA, DDTCNews - Pengusaha Malaysia yang tergabung dalam Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia (ACCCIM) mengusulkan pemberian berbagai insentif pajak dalam APBN 2025.
Bendahara Umum ACCCIM Datuk Koong Lin Loong mengatakan insentif pajak diperlukan di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Menurutnya, insentif pajak utamanya untuk kelompok 40% masyarakat terbawah.
"Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keringanan pajak untuk penghasilan orang pribadi menjadi RM12.000 [sekitar Rp43,8 juta] dari saat ini RM9.000 [Rp32,86 juta]," katanya, dikutip pada Sabtu (5/10/2024).
Koong mengatakan insentif pajak diperlukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat saat biaya hidup terus meningkat. Terlebih, revisi ketentuan soal keringanan pajak untuk masyarakat tidak mampu terakhir dilaksanakan pada 2010.
Dia menjelaskan keringanan pajak untuk orang tua, yang diberikan antara 2016 dan 2020, juga harus diberikan kembali dengan batasan RM2.500 atau Rp9,12 juta kepada masing-masing ayah dan ibu.
Mengenai e-faktur, Koong meminta pemerintah memberikan relaksasi untuk pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan penggunaan e-faktur bersifat sukarela bagi pelaku usaha dengan omzet senilai hingga RM500.000 atau Rp1,82 miliar.
Pengecualian penggunaan e-faktur memang hanya bagi perusahaan dengan omzet hingga RM150.000 atau Rp547,67 juta.
"Ambang batas ini harus ditingkatkan menjadi RM500.000 dan diterapkan secara sukarela terlebih dahulu sebelum menjadikannya wajib secara bertahap," ujarnya dilansir thestar.com.my.
Sementara mengenai pajak karbon, Koong berharap pada APBN Anggaran 2025 mulai memuat pengaturannya beserta target penerapannya. Namun, dalam pajak karbon juga harus mencakup pedoman yang jelas tentang pengurangan pajak atas belanja terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Di sisi lain, Presiden Kamar Dagang Melayu Malaysia Norsyahrin Hamidon meminta lebih banyak dukungan untuk pelaku UMKM, termasuk soal pembiayaan. Dana khusus senilai RM1 miliar untuk pembiayaan kewirausahaan dinilai akan menjadi langkah strategis untuk mendukung UMKM. (sap)
