BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengusulkan perluasan dan perpanjangan periode insentif pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian.
Kemenkeu menyatakan perluasan objek lahan pertanian yang mendapat insentif pajak akan menarik lebih banyak investasi ke sektor pertanian. Pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian ini telah sejak lama diberikan untuk mendukung sektor pertanian, petani, dan ekonomi pedesaan.
"Kenyataannya, jumlah usaha yang berinvestasi di bidang pertanian masih sangat sedikit," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (13/7/2024).
Merujuk statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Kemenkeu menyatakan saat ini terdapat sekitar 50.000 perusahaan yang berinvestasi di bidang pertanian. Angka ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan total perusahaan yang beroperasi di Vietnam, lebih dari 900.000.
Apabila dibedah, sekitar 96% usaha pertanian berskala kecil dan mikro. Dibandingkan dengan potensi dan proporsi sektor pertanian dalam perekonomian, jumlah usaha yang ada saat ini masih kecil dan belum memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian dalam rangka integrasi ekonomi internasional.
Kemenkeu pun mengusulkan kebijakan pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian bagi organisasi yang secara langsung menggunakan lahan pertanian untuk berproduksi. Usulan ini dinilai menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan laju pertumbuhan nilai produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sekitar 3%per tahun.
Adapun saat ini, insentif pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian hanya diberikan kepada rumah tangga dan individu yang terlibat dalam produksi pertanian. Bagi rumah tangga dan individu yang terlibat dalam produksi pertanian pun, insentif ini diusulkan terus diberikan untuk mendorong akumulasi lahan dalam investasi produksi pertanian.
"Penerapan kebijakan pembebasan pajak penggunaan lahan pertanian bagi rumah tangga dan individu serta organisasi dan dunia usaha, akan menciptakan rezim kebijakan preferensial yang terpadu dan masuk akal untuk mendorong investasi di sektor pertanian," bunyi pernyataan Kemenkeu.
Kepada kabinet, Kemenkeu merekomendasikan 2 opsi soal perpanjangan insentif pajak atas penggunaan lahan pertanian, yakni memperpanjang pembebasan pajak mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2030 atau memperpanjang pembebasan pajak mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2035.
Usulan perluasan dan perpanjangan periode pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian diharapkan disampaikan kepada Komite Tetap Majelis Nasional paling lambat September 2024 sehingga dapat dibahas dan disetujui pada pertemuan ke-9 sesi ke-15 Majelis Nasional pada Mei 2025.
Menurut Kemenkeu, kebijakan pembebasan dan pengurangan pajak atas atas penggunaan lahan pertanian selama 20 tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Kebijakan ini dinilai efektif menghilangkan kelaparan, pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian pada perekonomian Vietnam.
Selain itu, kebijakan ini telah berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan petani, menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan, serta mendorong petani untuk lebih terikat pada tanah dan merasa aman ketika berinvestasi dalam produksi pertanian.
Dilansir vietnamnews.vn, total pembebasan dan pengurangan pajak penggunaan lahan pertanian dalam 20 tahun terakhir rata-rata mencapai VND3,26 triliun atau sekitar Rp2,09 triliun per tahun pada periode 2003-2010; VND6,3 triliun atau Rp4,03 triliun per tahun pada periode 2011-2016; VND7,43 triliun atau Rp4,76 triliun per tahun pada periode 2017-2018; dan VND7,5 triliun atau Rp4,8 triliun per tahun pada periode 2021-2023. (sap)
