Negara Ini Bakal Naikkan PPN Produk Pertanian Jadi 12%

MALE, DDTCNews - Kementerian Keuangan Moldova mengusulkan kenaikan tarif PPN preferensial atas produk pertanian dari 8% menjadi 12%.

Menteri Keuangan Moldova Victoria Belous mengatakan kenaikan tarif tersebut diharapkan dapat menciptakan pembagian beban pajak yang lebih merata antara produsen bahan baku dan perusahaan pengolah produk pertanian. Saat ini, bahan baku pertanian dikenai PPN dengan tarif yang lebih rendah, sedangkan produk jadi dikenai tarif standar sebesar 20%.

"Ketika bahan baku dikenai tarif yang lebih rendah, sedangkan produk jadi dikenai tarif standar 20%, perbedaan tarif dan persoalan likuiditas pada akhirnya dialihkan ke sektor pengolahan," katanya, dikutip pada Senin (31/8/2026).

Belous menilai perbedaan tarif PPN antara produsen bahan baku dan perusahaan pengolah produk pertanian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam rantai produksi. Hal ini pada akhirnya juga dapat mengalihkan persoalan likuiditas kepada perusahaan pengolah.

Dia mencontohkan komoditas gandum. Saat ini, gandum dikenai PPN sebesar 8%, sedangkan tepung yang merupakan hasil pengolahannya dikenai tarif 20%. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya, termasuk gula.

Kemenkeu menilai kenaikan tarif PPN sebesar 4 poin persentase tersebut tidak akan memberikan beban yang terlalu besar bagi petani. Salah satu pertimbangannya ialah industri pertanian telah mengakumulasi kredit PPN yang dapat dimanfaatkan.

Di sisi lain, kenaikan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan insentif tambahan bagi pengolahan bahan baku pertanian di dalam negeri.

Selain PPN, Kemenkeu Moldova juga mengusulkan perubahan tarif cukai atas bahan bakar diesel. Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif cukai diesel sebesar 20% setiap tahun agar tarif tersebut dapat lebih cepat diselaraskan dengan tarif minimum yang berlaku di Uni Eropa.

Belous mengakui kenaikan cukai diesel akan meningkatkan beban pajak. Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan anggaran, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Tak seorang pun di Moldova menyukai kondisi jalan kita, tetapi semua orang menyukai kondisi jalan di Eropa. Jika kita melihat hasilnya, kita juga harus memahami bagaimana hasil tersebut dibiayai," ujarnya dilansir logos-pres.md.

Seluruh urusan ini menjadi bagian dari rancangan kebijakan perpajakan Moldova pada 2027. Belous menegaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam meningkatkan beban sehingga tidak berencana menaikkan tarif PPh, tarif PPN standar, serta iuran jaminan sosial. (dik)