BERITA TERKINI
PRAGUE, DDTCNews – Pemerintah Ceko menyetujui proposal untuk mengenakan pajak layanan digital dengan tarif 7% pada perusahaan raksasa digital.
Kendati turut mengambil langkah unilateral untuk pemajakan digital, Pemerintah Ceko mengakui tindakan bersama dan terkoordinasi dalam konteks internasional yang luas akan menjadi solusi paling efektif untuk menjawab tantangan ekonomi digital.
“Namun, mencapai konsensus bersama dengan negara anggota Uni Eropa maupun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah proses yang sangat sulit,” demikian kutipan dalam proposal tersebut, Selasa (19/11/2019).
Proposal tersebut masih harus dikirim ke anggota parlemen guna mendapat persetujuan. Proses persetujuan parlemen umumnya berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Dengan demikian, jika disetujui pajak digital dapat mulai diberlakukan pada 2020.
Adapun pajak digital tersebut akan berlaku pada perusahaan dengan pendapatan global melebihi 750 juta euro (setara dengan Rp11,6 trilliun) dan pendapatan domestik lebih dari 100 juta crown ceko (setara dengan Rp60,9 miliar).
Lebih lanjut pendapatan yang disasar adalah pendapatan yang diperoleh dari iklan digital, penyediaan marketplace, dan penjualan data pengguna. Bila benar-benar diterapkan, pajak itu diperkirakan menambah penerimaan negara sekitar 2,4 miliar crown ceko (setara dengan 1,4 triliun) hingga 6,6 miliar crown ceko (setara dengan Rp4,1 triliun) setiap tahunnya
Namun, pajak digital itu hanya sebagai tindakan sementara sampai solusi internasional untuk perpajakan raksasa digital global dapat ditemukan. Pasalnya, saat ini OECD masih menggarap solusi yang dapat menjadi konsesus global.
Seperti dilansir Blomberg, OECD berharap konsesus itu nantinya dapat membuat lebih dari 130 negara mengatasi kekhawatiran atas raksasa digital khususnya yang tidak membayar pajak yang cukup. Konsensus itu diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan raksasa digital yang tidak membayar pajak sama sekali.
Terkait dengan konsensus tersebut, OECD telah merilis dokumen konsultasi publik terkait dengan pemajakan ekonomi digital untuk pendekatan terpadu (unified approach) di bawah pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital. Dokumen ini dirilis pada awal Oktober lalu.
Kemudian, OECD juga meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan sekretariat untuk Global Anti-Base Erosion (GloBE) di bawah pilar kedua. Dokumen konsultasi publik ini dirilis pada awal November lalu. (kaw)
