Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Pilar Pertama Pajak Digital

3
3

Tampilan depan dokumen konsultasi publik.

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan oleh sekretariat untuk pendekatan terpadu (unified approach) di bawah pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital.

Permintaan komentar publik ini masih menjadi bagian dari pekerjaan Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD/G20 tentang BEPS. Anda bisa mengunduh dokumen konsultasi publik atas proposal tersebut di laman resmi OECD ini.

“Komentar yang diberikan akan membantu anggota Inclusive Framework dalam pengembangan solusi untuk laporan terakhirnya ke G20 pada 2020,” demikian pernyataan OECD dalam laman resminya, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Proposal yang masuk dalam dokumen konsultasi tersebut telah disiapkan oleh Sekretariat dan tidak mewakili pandangan konsensus dari Inclusive Framework, Committee on Fiscal Affairs (CFA) atau badan pendukungnya.

Seperti diketahui, Programme of Work (PoW) yang diadopsi oleh Inclusive Framework tentang BEPS telah disetujui oleh para Menteri Keuangan dan Pemimpin G20 pada pertemuan mereka di Jepang pada Juni 2019.

Pembicaraan dalam pertemuan G20 berfokus pada dua pilar untuk dikembangkan tanpa dasar prasangka dengan solusi akan disepakati pada akhir 2020. Kesepakatan ini tertuang dalam komunike final hasil pertemuan G20 di Fukuoka.

Baca Juga: Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital

Kedua pilar yang dimaksud adalah pertama, pembagian hak-hak pengenaan pajak terhadap suatu perusahaan, termasuk saat perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Kedua, pengenaan tarif pajak minimum global.

Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunitiesyang dirilis oleh DDTC Fiscal Research.

Untuk pilar pertama, PoW mengalokasikan pekerjaan untuk mengeksplorasi tiga proposal yang diuraikan sejauh ini. Namun untuk solusi yang akan disampaikan pada tahun 2020, garis besar pendekatan terpadu perlu disepakati pada Januari 2020.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Garis besar ini perlu untuk mengurangi jumlah opsi yang tersedia dan menjembatani kesenjangan (gap) yang tersisa untuk memfasilitasi tugas mencapai konsensus tentang pendekatan terpadu untuk pilar pertama pada 2020

Proposal yang diajukan oleh sekretariat, menurut OECD, konsisten dengan tujuan awal dan untuk membantu mempercepat kemajuan menuju pencapaian solusi konsensus untuk masalah-masalah pada pilar pertama.

Proposal dibangun berdasarkan kesamaan signifikan yang diidentifikasi dalam PoW. Selain itu, proposal yang diajukan juga telah memperhitungkan pandangan yang diungkapkan selama konsultasi publik pada Maret dan berupaya mempertimbangkan posisi berbeda dari anggota Inclusive Framework.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

“Proposal ini telah dibahas oleh Task Force on the Digital Economy (TFDE) pada pertemuannya pada 1 Oktober 2019 dan sekarang dirilis ke publik untuk dikomentari,” imbuh OECD.

Pihak-pihak yang berminat diundang untuk mengirimkan komentar mereka selambat-lambatnya pada Selasa, 12 November 2019, 12:00 (CET), ke alamat email ke TFDE@oecd.org dalam format Word karena untuk memfasilitasi distribusi kepada pejabat pemerintah. Semua komentar harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration.

Pembicara dan peserta lain pada pertemuan konsultasi publik yang akan datang di Paris akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi ini. Pertemuan konsultasi publik mengenai pendekatan terpadu pilar pertama ini akan diadakan pada 21—22 November 2019, di OECD Conference Centre di Paris.

Baca Juga: Selesaikan Kasus Pajak, Google Bayar Rp14 Triliun

“Tujuannya agar pemangku kepentingan eksternal mendapat peluang untuk memberikan masukan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Informasi lebih lanjut tentang menghadiri konsultasi publik tersedia di laman pertemuan khusus,” jelas OECD.

Pertemuan konsultasi publik terpisah lain tentang masalah pilar kedua akan diselenggarakan pada Desember 2019. Dokumen konsultasi publik terkait pilar kedua diharapkan akan dirilis pada awal November 2019. Jadi, tertarik untuk memberi masukan? Segara kirimkan! (kaw)

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Global Anti-Base Erosion

“Komentar yang diberikan akan membantu anggota Inclusive Framework dalam pengembangan solusi untuk laporan terakhirnya ke G20 pada 2020,” demikian pernyataan OECD dalam laman resminya, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Proposal yang masuk dalam dokumen konsultasi tersebut telah disiapkan oleh Sekretariat dan tidak mewakili pandangan konsensus dari Inclusive Framework, Committee on Fiscal Affairs (CFA) atau badan pendukungnya.

Seperti diketahui, Programme of Work (PoW) yang diadopsi oleh Inclusive Framework tentang BEPS telah disetujui oleh para Menteri Keuangan dan Pemimpin G20 pada pertemuan mereka di Jepang pada Juni 2019.

Pembicaraan dalam pertemuan G20 berfokus pada dua pilar untuk dikembangkan tanpa dasar prasangka dengan solusi akan disepakati pada akhir 2020. Kesepakatan ini tertuang dalam komunike final hasil pertemuan G20 di Fukuoka.

Baca Juga: Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital

Kedua pilar yang dimaksud adalah pertama, pembagian hak-hak pengenaan pajak terhadap suatu perusahaan, termasuk saat perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Kedua, pengenaan tarif pajak minimum global.

Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunitiesyang dirilis oleh DDTC Fiscal Research.

Untuk pilar pertama, PoW mengalokasikan pekerjaan untuk mengeksplorasi tiga proposal yang diuraikan sejauh ini. Namun untuk solusi yang akan disampaikan pada tahun 2020, garis besar pendekatan terpadu perlu disepakati pada Januari 2020.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Garis besar ini perlu untuk mengurangi jumlah opsi yang tersedia dan menjembatani kesenjangan (gap) yang tersisa untuk memfasilitasi tugas mencapai konsensus tentang pendekatan terpadu untuk pilar pertama pada 2020

Proposal yang diajukan oleh sekretariat, menurut OECD, konsisten dengan tujuan awal dan untuk membantu mempercepat kemajuan menuju pencapaian solusi konsensus untuk masalah-masalah pada pilar pertama.

Proposal dibangun berdasarkan kesamaan signifikan yang diidentifikasi dalam PoW. Selain itu, proposal yang diajukan juga telah memperhitungkan pandangan yang diungkapkan selama konsultasi publik pada Maret dan berupaya mempertimbangkan posisi berbeda dari anggota Inclusive Framework.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

“Proposal ini telah dibahas oleh Task Force on the Digital Economy (TFDE) pada pertemuannya pada 1 Oktober 2019 dan sekarang dirilis ke publik untuk dikomentari,” imbuh OECD.

Pihak-pihak yang berminat diundang untuk mengirimkan komentar mereka selambat-lambatnya pada Selasa, 12 November 2019, 12:00 (CET), ke alamat email ke TFDE@oecd.org dalam format Word karena untuk memfasilitasi distribusi kepada pejabat pemerintah. Semua komentar harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration.

Pembicara dan peserta lain pada pertemuan konsultasi publik yang akan datang di Paris akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi ini. Pertemuan konsultasi publik mengenai pendekatan terpadu pilar pertama ini akan diadakan pada 21—22 November 2019, di OECD Conference Centre di Paris.

Baca Juga: Selesaikan Kasus Pajak, Google Bayar Rp14 Triliun

“Tujuannya agar pemangku kepentingan eksternal mendapat peluang untuk memberikan masukan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Informasi lebih lanjut tentang menghadiri konsultasi publik tersedia di laman pertemuan khusus,” jelas OECD.

Pertemuan konsultasi publik terpisah lain tentang masalah pilar kedua akan diselenggarakan pada Desember 2019. Dokumen konsultasi publik terkait pilar kedua diharapkan akan dirilis pada awal November 2019. Jadi, tertarik untuk memberi masukan? Segara kirimkan! (kaw)

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Global Anti-Base Erosion
Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, dokumen konsultasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA