Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Pilar Pertama Pajak Digital

A+
A-
3
A+
A-
3
OECD Minta Komentar Publik Soal Proposal Pilar Pertama Pajak Digital

Tampilan depan dokumen konsultasi publik.

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan oleh sekretariat untuk pendekatan terpadu (unified approach) di bawah pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital.

Permintaan komentar publik ini masih menjadi bagian dari pekerjaan Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD/G20 tentang BEPS. Anda bisa mengunduh dokumen konsultasi publik atas proposal tersebut di laman resmi OECD ini.

“Komentar yang diberikan akan membantu anggota Inclusive Framework dalam pengembangan solusi untuk laporan terakhirnya ke G20 pada 2020,” demikian pernyataan OECD dalam laman resminya, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Proposal yang masuk dalam dokumen konsultasi tersebut telah disiapkan oleh Sekretariat dan tidak mewakili pandangan konsensus dari Inclusive Framework, Committee on Fiscal Affairs (CFA) atau badan pendukungnya.

Seperti diketahui, Programme of Work (PoW) yang diadopsi oleh Inclusive Framework tentang BEPS telah disetujui oleh para Menteri Keuangan dan Pemimpin G20 pada pertemuan mereka di Jepang pada Juni 2019.

Pembicaraan dalam pertemuan G20 berfokus pada dua pilar untuk dikembangkan tanpa dasar prasangka dengan solusi akan disepakati pada akhir 2020. Kesepakatan ini tertuang dalam komunike final hasil pertemuan G20 di Fukuoka.

Baca Juga: Membangun Kapasitas Fiskal di Masa Pandemi

Kedua pilar yang dimaksud adalah pertama, pembagian hak-hak pengenaan pajak terhadap suatu perusahaan, termasuk saat perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Kedua, pengenaan tarif pajak minimum global.

Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunitiesyang dirilis oleh DDTC Fiscal Research.

Untuk pilar pertama, PoW mengalokasikan pekerjaan untuk mengeksplorasi tiga proposal yang diuraikan sejauh ini. Namun untuk solusi yang akan disampaikan pada tahun 2020, garis besar pendekatan terpadu perlu disepakati pada Januari 2020.

Baca Juga: PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

Garis besar ini perlu untuk mengurangi jumlah opsi yang tersedia dan menjembatani kesenjangan (gap) yang tersisa untuk memfasilitasi tugas mencapai konsensus tentang pendekatan terpadu untuk pilar pertama pada 2020

Proposal yang diajukan oleh sekretariat, menurut OECD, konsisten dengan tujuan awal dan untuk membantu mempercepat kemajuan menuju pencapaian solusi konsensus untuk masalah-masalah pada pilar pertama.

Proposal dibangun berdasarkan kesamaan signifikan yang diidentifikasi dalam PoW. Selain itu, proposal yang diajukan juga telah memperhitungkan pandangan yang diungkapkan selama konsultasi publik pada Maret dan berupaya mempertimbangkan posisi berbeda dari anggota Inclusive Framework.

Baca Juga: PPN Impor Produk Digital Berlaku 1 Juli 2020, Ini Tanggapan IdEA

“Proposal ini telah dibahas oleh Task Force on the Digital Economy (TFDE) pada pertemuannya pada 1 Oktober 2019 dan sekarang dirilis ke publik untuk dikomentari,” imbuh OECD.

Pihak-pihak yang berminat diundang untuk mengirimkan komentar mereka selambat-lambatnya pada Selasa, 12 November 2019, 12:00 (CET), ke alamat email ke [email protected] dalam format Word karena untuk memfasilitasi distribusi kepada pejabat pemerintah. Semua komentar harus ditujukan kepada Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration.

Pembicara dan peserta lain pada pertemuan konsultasi publik yang akan datang di Paris akan dipilih dari antara mereka yang memberikan komentar tertulis tepat waktu pada dokumen konsultasi ini. Pertemuan konsultasi publik mengenai pendekatan terpadu pilar pertama ini akan diadakan pada 21—22 November 2019, di OECD Conference Centre di Paris.

Baca Juga: Pemerintah Hitung Potensi PPN dari Pengguna Netflix, Zoom, dan Lainnya

“Tujuannya agar pemangku kepentingan eksternal mendapat peluang untuk memberikan masukan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Informasi lebih lanjut tentang menghadiri konsultasi publik tersedia di laman pertemuan khusus,” jelas OECD.

Pertemuan konsultasi publik terpisah lain tentang masalah pilar kedua akan diselenggarakan pada Desember 2019. Dokumen konsultasi publik terkait pilar kedua diharapkan akan dirilis pada awal November 2019. Jadi, tertarik untuk memberi masukan? Segara kirimkan! (kaw)

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE? Ini Kewajiban yang Perlu Diketahui
Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, dokumen konsultasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 08 Mei 2020 | 10:06 WIB
MEKSIKO
Jum'at, 08 Mei 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 05 Mei 2020 | 20:05 WIB
STATISTIK REZIM IP
Selasa, 05 Mei 2020 | 12:37 WIB
PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 06:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA