Parlemen Ohio Ingin Hapus 'Pink Tax'

JAKARTA, DDTCNews – Anggota parlemen Ohio akan kembali menyodorkan rancangan undang-undang untuk menghilangkan ‘pink tax’.

Perwakilan dari Partai Republik Niraj Antani, R-Dayton serta Perwakilan dari Partai Demokrat Brigid Kelly, D-Cincinnati memperkenalkan kembali ‘pro family’ dan ‘pro women’ untuk mengamendemen undang-undang yang akan membuat tampon dan pembalut bebas pajak.

“Ohio berharap menjadi negara ke-16 yang menghilangkan apa yang disebut ‘pink tax’,” demikian informasi yang dikutip dari News-Herald pada Selasa (12/2/2019).

Tahun lalu, Dewan Perwakilan Ohio mengeluarkan RUU serupa yang mencakup amendemen yang menghapus pajak untuk produk-produk kesehatan wanita. Namun, RUU itu gagal bergerak di Senat Ohio hingga akhir 2018.

RUU ini sejatinya lebih memiliki cakupan yang lebih luas, yakni merevisi aspek pajak penjualan untuk usaha kecil. Namun, di dalamnya ada perubahan yang membuat tampon dan produk kesehatan perempuan yang berhubungan dengan menstruasi bebas dari pajak.

Pajak tampon telah disalahartikan sebagian orang sebagai pajak barang mewah. Pada 2018, 36 negara mengumpulkan pajak penjualan dari produk-produk kesehatan perempuan ini. Pajak penjualan untuk produk-produk ini bervariasi dan berdasarkan aturan pajak tiap negara bagian.

Menurut analisis legislatif, perempuan Ohio membayar pajak US$4 juta per tahun untuk produk-produk kesehatan wanita. Secara total, rata-rata perempuan akan menghabiskan US$11.000 seumur hidupnya untuk barang-barang ini.

“Ini adalah produk yang secara medis diperlukan oleh perempuan dan keluarga di komunitas kami. Kami pikir ini adalah langkah yang masuk akal untuk membuatnya lebih mudah diakses,” kata Brigid Kelly. (kaw)