BERITA TERKINI
Ilustrasi.
GRESIK, DDTCNews - DPRD Kabupaten Gresik berjanji akan mempercepat proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD).
Pembahasan raperda akan dipercepat untuk memenuhi amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku.
"Dengan diundangkannya UU HKPD, sesuai Pasal 94 semua aturan pajak dan retribusi wajib jadi 1 perda dan menjadi dasar untuk memungut," ujar Jubir Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mochamad Zaifudin, dikutip pada Jumat (16/12/2022).
Percepatan pembahasan hingga pengesahan Raperda PDRD diperlukan sehingga pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemkab Gresik tetap bisa dipungut pada 2024.
Selain mempercepat pembahasan, DPRD juga mencari sumber penerimaan baru guna menggantikan jenis retribusi yang dihapus melalui UU HKPD. Seperti diketahui, jumlah jenis retribusi yang berhak dipungut pemda berkurang 32 menjadi tinggal 18 jenis retribusi.
Salah satu jenis retribusi yang berperan besar terhadap penerimaan, tetapi dihapus lewat UU HKPD adalah retribusi uji KIR. Adapun solusi yang dapat diambil untuk tetap memungut retribusi adalah dengan membentuk badan layanan umum daerah (BLUD).
"Maka kami tidak bisa memungut retribusi pelayanannya, tetapi kami bisa memungut untuk retribusi penggunaan asetnya," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim seperti dilansir radargresik.jawapos.com.
Untuk diketahui, UU HKPD mengamanatkan setiap pemda untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal 187 UU HKPD, pemda memiliki waktu hingga 5 Januari 2024 untuk menyesuaikan perda PDRD. (rig)
