BERITA TERKINI
Program pembebasan BBNKB II dari Pemprov Kalimantan Utara. (foto: hasil tangkapan layar akun Instagram Bapenda Kaltara)
TANJUNG SELOR, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Utara akan segera mengakhiri pemberian insentif pajak berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II), pada pekan ini.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara menyatakan insentif itu telah berlaku sejak 1 April dan bakal berakhir pada 30 September 2022. Wajib pajak diimbau segera memanfaatkan insentif tersebut sebelum periodenya berakhir.
"Halo sobat pajak! Ayo manfaatkan segera," tulis akun @bapenda.kaltara, dikutip pada Senin (26/9/2022).
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.237/2022 yang mengatur pemberian pembebasan pokok yang terdaftar di Provinsi Kaltara dan kendaraan mutasi ke wilayah tersebut.
Sementara itu, Plt. Kepada Bapenda Kaltara Sugiatsyah sempat menjelaskan pembebasan BBNKB II diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi salah satu strategi pemprov mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.
Dia berharap insentif tersebut bisa menarik minat pemilik kendaraan dari luar daerah untuk mengganti pelat nomornya menjadi KU. Menurut perkiraannya, sekitar 20% kendaraan yang beroperasi di 5 kabupaten/kota di Kaltara masih menggunakan pelat nomor dari luar daerah.
Apabila kendaraan bermotor dari luar daerah itu dibalik nama, otomatis ke depannya bakal membayar pajak kendaraan bermotor di Kaltara.
Pembebasan BBNKB II di Kaltara juga berlaku untuk kendaraan dalam daerah yang belum melakukan balik nama dari hasil jual beli kendaraan, hibah, lelang, dan waris.
Meski demikian, pembebasan tersebut tidak termasuk untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK). (rig)
