BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KARANGANYAR, DDTCNews – Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah menggali potensi pajak daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Portal Pajak Daerah (Sikpade)
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato mengatakan aplikasi Sikpade merupakan hasil kolaborasi tiga instansi. Adapun ketiga instansi yang dimaksud adalah BKD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPM PTSP.
"Pergerakan kolaborasi ini termonitor pada satu layanan Sipakde yang pekan ini siap dioperasionalkan setelah lolos uji coba bulan lalu," katanya, dikutip pada Rabu (16/6/2021).
Kurniadi menjelaskan wajib pajak daerah baru yang mengajukan perizinan di Karanganyar akan langsung terdeteksi melalui Sikpade. Dengan demikian, BKD mampu melakukan pemetaan tentang potensi penambahan subjek dan objek pajak daerah baru.
Dia menyampaikan data yang masuk melalui aplikasi Sikpade diperbarui secara otomatis ketika ada pengajuan izin usaha atau permohonan izin terkait pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, penggalian potensi pajak daerah dari PBB-P2 dan BPHTB menjadi lebih optimal.
Pemkab Karanganyar membidik optimalisasi penerimaan dari pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Terhadap setiap izin baru yang keluar, pemkab bisa melakukan pengawasan objek pajak baru dan wajib pajak baru sektor pertanahan.
Model bisnis penggalian potensi pajak daerah juga berlaku untuk kerja sama dengan DPM PTSP. Setiap perizinan usaha yang dikeluarkan berpotensi menambah basis pajak daerah, seperti sektor usaha jasa seperti hotel, restoran, parkir, dan hiburan.
"Inilah manfaat sinergi kolaborasi tiga instansi tersebut bahwa potensi objek dan wajib pajak baru secara otomatis akan terpantau oleh tiga instansi tersebut dengan cepat dan mutakhir," imbuhnya, seperti dilansir joglosemarnews.com. (kaw)
