BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
CARUBAN, DDTCNews – Pemkab Madiun, Jawa Timur berupaya menuntaskan jumlah piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) yang tembus Rp9,8 miliar dengan melibatkan Kejaksaan dan Polri.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) M. Hadi Sutikno mengatakan jumlah piutang PBB-P2 sebesar Rp9,8 miliar berasal dari tahun pajak 2013 hingga 2020. Menurutnya, pemkab tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan masalah piutang pajak.
"Piutang PBB-P2 terhitung dari tahun penagihan 2013 sampai dengan 2020," katanya dikutip Rabu (10/2/2021).
Hadi menuturkan pemkab akan melakukan optimalisasi penerimaan PBB-P2 untuk mencegah piutang pajak makin membengkak di masa depan di antaranya dengan menggandeng aparat penegak hukum dalam penagihan pajak.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Polres Madiun akan dilibatkan agar penagihan piutang pajak menjadi optimal. Tak hanya itu, Inspektorat Kabupaten Madiun juga bakal ikut terlibat sebagai pendamping penagihan aktif piutang PBB-P2.
Pemkab, lanjut Hadi, tidak langsung terjun ke lapangan dalam penagihan. Proses bisnis penagihan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan perangkat desa. Mulai Februari 2021, Pemkab berencana mengundang perangkat desa untuk audiensi.
Pokok pembahasan audiensi di antaranya mendapatkan pendapat perangkat desa terkait dengan masalah dan tantangan yang menyebabkan terjadinya piutang pajak. Pemkab akan memetakan data dari perangkat desa untuk wilayah prioritas dilakukan penagihan aktif piutang pajak.
"Sementara ini baru tahap pertama dan biarkan dulu berjalan normatif. Nanti setelah bisa dipetakan dan tahu permasalahannya seperti apa baru di follow up dan ada tindakannya," ujar Hadi.
Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nurhadi mengatakan tim pendampingan dari aparat penegak hukum dibutuhkan untuk menekan potensi terjadinya kebocoran pajak.
"Kalau kami dari Kejaksaan pada prinsipnya akan mendampingi setiap kegiatan dan memastikan apa yang dilakukan tim dalam hal ini Bapenda sudah sesuai regulasi yang ada," tuturnya seperti dilansir petisi.co. (rig)
