BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
MAKASSAR, DDTCNews—Pemprov Sulawesi Selatan kembali mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan masa berlaku sampai dengan 29 September 2020.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan program ini diambil sebagai bentuk keprihatinannya atas dampak virus Corona terhadap ekonomi. Untuk itu, program tersebut bisa saja diperpanjang Kembali ke depannya.
“Pokoknya akan kami lihat kondisinya, yang pasti pemerintah hadir tentu akan menjadi support masyarakat. Kami tidak akan hadir untuk menyulitkan masyarakat,” katanya dikutip dari laman resmi Bapenda Sulsel, Jumat (04/9/2020).
Program pemutihan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No. 119/VIII/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel. Terdapat lima jenis insentif yang tertuang dalam surat keputusan tersebut.
Pertama, pembebasan denda PKB dan/atau tarif PKB progresif atas kendaraan bermotor yang akan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya.
Kedua, pembebasan denda PKB dan tarif PKB progresif atas kendaraan umum angkutan penumpang. Ketiga, pembebasan denda PKB untuk kendaraan bermotor yang nilai jualnya di bawah Rp150 juta.
Keempat, pembebasan denda PKB untuk kendaraan bermotor mutasi masuk. Kelima, pembebasan tarif progresif untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Dharmayani Mansyur mengatakan pembebasan denda PKB ini diperpanjang mengingat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.
Selain itu, kemampuan ekonomi warga yang menurun juga menjadi pertimbangan dalam pemberian perpanjangan insentif. Adapun Bapenda juga masih menutup sebagian layanan pembayaran pajak guna menghindari kerumunan orang.
“Utamanya di lokasi yang kami tidak bisa mengawasi secara ketat atas protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Penutupan sebagian pelayanan ini juga berpotensi menyebabkan masyarakat belum dapat terlayani secara maksimal,” ujarnya.
Perpanjangan ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih leluasa dalam mengatur waktu pembayaran pajaknya. Masyarakat juga diimbau untuk segera mengurus pembayaran pajak lantaran hanya berlaku sampai 29 September 2020. (rig)
