KPP Wajib Pajak Besar Sosialisasikan Pengurangan Sanksi ke 100 WP

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu menggelar sosialisasi program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (PSA) dengan mengundang perwakilan dari 100 wajib pajak.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu Affan Nuruliman mengapresiasi kehadiran para perwakilan wajib pajak dalam sosialisasi tersebut.

"Edukasi ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang berlangsung program PSA," katanya, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Affan mengatakan penghapusan sanksi administratif diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026.

Sanksi administratif yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan meliputi denda, bunga, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, surat tagihan pajak (STP), dan STP PBB.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 71/2026 serta memenuhi 4 persyaratan dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026.

Adapun keempat persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya;
2. Mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, tetapi telah dicabut;
3. Menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan; dan
4. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.

Selain memberikan edukasi mengenai PSA, Affan juga mengajak wajib pajak untuk turut menjaga integritas dan profesionalisme petugas KPP Wajib Pajak Besar Satu.

"Moto kami adalah JITU, yaitu Jujur, Inovatif, Tanggap, dan Unggul. Mari kita saling menjaga integritas kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada Bapak dan Ibu sekalian," ujar Affan. (rig)