EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
KEP-239/PJ/2026

Ingat Lagi Ketentuan PSA Klaster Pemeriksaan

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 17 November 2026 | 13.00 WIB
Ingat Lagi Ketentuan PSA Klaster Pemeriksaan
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merilis informasi mengenai tata cara pemanfaatan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster pemeriksaan.

Merujuk pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026, fasilitas PSA klaster pemeriksaan diberikan atas sanksi administratif yang tercantum dalam surat hasil pemeriksaan, meliputi surat ketetapan pajak (SKP), SKP pajak bumi dan bangunan (PBB), atau surat tagihan pajak (STP).

"PSA klaster pemeriksaan adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam surat hasil pemeriksaan (SKP, SKP PBB, atau STP) bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diberlakukan guna meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendorong perekonomian nasional," jelas DJP dalam leaflet PSA Klaster Pemeriksaan, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Fasilitas PSA klaster pemeriksaan berlaku untuk SKP maupun STP yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. DJP menegaskan keringanan ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan wajib diajukan permohonan oleh wajib pajak melalui sistem coretax.

Untuk sanksi SKP/SKP PBB yang tercakup dalam klaster ini meliputi: bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) UU KUP; sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP; kenaikan dalam SKPKBT Pasal 15 ayat (2) UU KUP; kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP: kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP; dan denda PBB Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.

Sementara itu, sanksi STO yang tercakup dalam klaster ini meliputi: denda terlambat lapor SPT Pasal 7 ayat (1) UU KUP; bunga kurang bayar pembetulan SPT Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP; bunga terlambat bayar/setor Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP; dan denda faktur pajak tidak/terlambat/tidak lengkap Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi yang diberikan sangat bergantung pada kecepatan waktu pelunasan pokok pajak (untuk SKP/SKP PBB) atau pembayaran sebagian sanksi (untuk STP). Berikut perinciannya:

Dalam mengajukan permohonan PSA, wajib pajak harus menyiapkan surat permohonan (satu permohonan untuk satu surat ketetapan/tagihan). Surat tersebut harus dilampiri dengan dua surat pernyataan bermeterai.

Pertama, surat pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak sesuai format Lampiran G KEP-239/PJ/2026. Kedua, surat pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain sesuai format Lampiran F. Jika sudah terlanjur mengajukan upaya hukum, wajib pajak harus melampirkan surat pencabutannya.

Selain itu, wajib pajak harus memastikan 2 hal. Pertama, pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi sudah dilunasi. Kedua, sanksi yang dimohonkan PSA belum dibayar penuh. Simak Cara Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak lewat Coretax

Sebagai catatan, permohonan PSA dapat diajukan paling banyak 2 kali. Apabila permohonan pertama ditolak atau dikabulkan sebagian, permohonan kedua dapat diajukan paling lama 3 bulan sejak keputusan pertama dikirimkan, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Selain itu, fasilitas ini hanya berlaku atas sanksi yang belum dibayar penuh dan tidak menghapus kewajiban pelunasan pokok pajak. Untuk ketentuan lebih lanjut, Anda dapat menyimak lampiran huruf A KEP-239/PJ/2026. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.