UNGARAN, DDTCNews – Pemkab Semarang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang untuk memetakan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelunasan tunggakan pajak tersebut.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan inventarisasi dan pemetaan di lapangan diperlukan mengingat akumulasi piutang PBB-P2 tergolong besar. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi dengan aparat penegak hukum.
"Karena piutangnya cukup besar, kami bersama Kejari memetakan berbagai persoalan di lapangan," katanya, dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Ngesti menjelaskan proses inventarisasi mengungkap sejumlah kendala administrasi yang memicu tunggakan. Masalah tersebut antara lain penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) ganda serta persoalan status objek pajak yang dilimpahkan dari KPP Pratama Salatiga sejak 2013.
Selain menelusuri kendala administrasi, lanjutnya, pemkab juga menyisir objek pajak di Kabupaten Semarang yang wajib pajaknya berdomisili di luar daerah, seperti Jakarta.
"Inventarisasi ini akan kami koordinasikan langsung dengan aparat pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan," tuturnya.
Mengenai opsi penghapusan piutang PBB-P2 dalam kasus tertentu, Ngesti menegaskan kebijakan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak. Menurutnya, pemkab harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam proses penagihan ke depan, pemkab akan membedakan perlakuan berdasarkan profil wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tergolong mampu, tetapi tetap menunggak maka pemkab bersama kejaksaan akan menempuh jalur penegakan hukum.
Sebaliknya, keringanan atau pemutihan pajak akan dipertimbangkan bagi wajib pajak yang kurang mampu. Keringanan juga akan dipertimbangkan bagi wajib pajak yang terdampak kondisi tertentu, seperti gagal panen dan bencana alam.
"Nanti akan kami pilah-pilah," tutur Ngesti, seperti dilansir BeritaJateng.tv. (rig)
