Rombongan Pensiunan Guru Datangi Kantor Pajak, Minta NPWP ‘Dimatikan’

ENREKANG, DDTCNews - Rombongan yang terdiri dari belasan pensiunan guru di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mendatangi kantor pajak belum lama ini. Usut punya usut, mereka ingin 'mematikan' atau menonaktifkan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Salah satu pensiunan guru yang ikut hadir, Muslimin, baru menerima Surat Keputusan (SK) pensiun pada 3 bulan lalu. Dia mengaku baru mengetahui kalau ternyata NPWP bisa dinonaktifkan sehingga wajib pajak tidak perlu menjalankan kewajiban pajaknya. 

"Saya baru tahu kalau bisa mengajukan permohonan nonefektif NPWP," kata Muslimin dilansir pajak.go.id, dikutip pada Selasa 916/7/2024). 

Merespons kedatangan para pensiunan guru tersebut, petugas TPT KP2KP Enrekang M Syahfatras Vientino menjelaskan bahwa NPWP dapat dinonefektifkan apabila guru telah pensiun serta tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Penonaktifan NPWP ini dilakukan tanpa menghapuskan NPWP. 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, pengajuan permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE) dapat dilakukan bagi wajib pajak yang telah pensiun. 

Syaratnya, wajib pajak tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, salah satunya tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta penghasilannya dibawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Syahfatras menjelaskan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan WP NE dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu formulir penetapan WP NE yang telah diisi dan ditandatangani, surat pernyataan wajib pajak non efektif, dan dokumen pendukung.

“Silakan Bapak melengkapi syaratnya terlebih dahulu, kemudian apabila telah lengkap, kami akan proses permohonan penetapan NE-nya (nonefektif) maksimal 5 hari kerja,” jelas Syahfatras.

Selain dengan datang langsung ke kantor pajak, penonaktifan NPWP bisa juga dilakukan melalui saluran telepon Kring Pajak 1500200 atau melalui live chat pajak.go.id. (sap)