BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TANJUNG PINANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang menggelar penyitaan rekening senilai Rp1,3 miliar lantaran pemilik rekening memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan pada 15 Mei 2024.
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Tanjung Pinang Retna Hari Sawitri mengatakan penyitaan rekening wajib pajak tersebut disaksikan oleh pihak kelurahan karena wajib pajak berhalangan hadir.
"Kami [sebelumnya] telah melakukan tindakan aktif dan pendekatan persuasif seperti penerbitan Surat Teguran dan penyampaian Surat Paksa," katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Jumat (7/6/2024).
Retna menjelaskan tindakan penyitaan merupakan proses lanjutan dari penagihan aktif. Penyitaan dilakukan apabila setelah lewat jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa disampaikan WP tidak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
"Sebelum dilakukan penyitaan, rekening telah diblokir dalam rangka menghentikan pergerakan dana nasabah," tuturnya.
Retna menegaskan bahwa kegiatan penyitaan merupakan komitmen KPP Pratama Tanjung Pinang dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Dia berharap kegiatan penagihan aktif tersebut dapat memberikan detterent effect dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, wajib pajak belum melunasi utang pajak maka kantor pajak akan melakukan pemindahbukuan ke rekening kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023. (rig)
