Ilustrasi.
PALU, DDTCNews -Ā Pemerintah Provinsi (Pemprov)Ā Sulawesi Tengah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melaluiĀ Peraturan Daerah (Perda) ProvinsiĀ Sulawesi Tengah 7/2023.
Perda tersebut merupakanĀ aturan pelaksana dari Pasal 94Ā Undang-Undang (UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).Ā Beleid tersebut juga dirilis untuk memperbarui peraturan pajak daerah agar sesuai dengan ketentuan terbaru.
ā... bahwa pajak daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah dipungut berdasarkan peraturan daerah tentang pajak daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan restrukturisasi jenis pajak ... yang baru,āĀ bunyi salah satu pertimbanganĀ perda tersebut, dikutip pada Selasa (23/4/2024).
Secara lebih terperinci,Ā perda tersebut di antaranya memuat tarif atas 7 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.Ā Pertama, pajak kendaraan bermotor (PKB).Ā Pemprov Sulawesi Tengah menetapkan 2 tarif PKB dengan perincian sebagai berikut:
Sebelumnya, Pemprov Sulawesi Tengah menerapkan tarif PKB secara progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Hal tersebut terlihat dari Perda Provinsi Sulawesi Tengah 1/2011 s.t.d.d Perda Provinsi Sulawesi Tengah 1/2020 yang sebelumnya berlaku.Ā
Kedua,Ā Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).Ā Tarif pajak atas BBNKB ditetapkan sebesar 8,4%.Ā Ketiga,Ā pajak alat berat (PAB).Ā Ā PAB adalahĀ pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.Ā Adapun tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2%.
Keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5%.Ā Kelima,Ā pajak air permukaan (PAP).Ā Tarif pajak PAP ditetapkan sebesar 10%.Ā Keenam,Ā pajak rokok.Ā Tarif tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.Ā
Ketujuh,Ā opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).Ā Tarif opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang.
Perda Provinsi Sulawesi Tengah 7/2023 ini berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut sejumlah perda terdahulu. Namun, khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, danĀ opsenĀ pajak MBLBĀ baruĀ mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (sap)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews