BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Menjelang akhir 2023, Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diperbarui. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani pun mengatakan pembahasan Raperda PDRD dan 3 raperda lainnya akan dimulai dengan penyampaian penjelasan dari gubernur pada 23 Oktober 2023. Setelah itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum pada 25 Oktober 2023.
"Tadi kami sudah menyepakati jadwal yang sudah disusun oleh sekretariat dewan mengenai jadwal untuk pembahasan, penyampaian pandangan fraksi, dan finalisasi," ujar Ranny, dikutip Kamis (20/10/2023).
Setelah penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi, gubernur dijadwalkan untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi pada 30 Oktober.
Pembahasan raperda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan dilaksanakan pada November 2023.
"Ada 4 raperda yang akan dibahas Bapemperda bersama stakeholder di sisa waktu tahun 2023. Kita akan tuntaskan itu," ujar Ranny.
Untuk diketahui, perda PDRD pada seluruh daerah di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan PDRD dalam UU HKPD paling lambat pada 5 Januari 2024.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendagri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024, pemungutan pajak daerah pada APBD 2024 harus sesuai dengan UU HKPD.
"Perda berdasarkan UU 1/2022 berlaku paling lambat mulai 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan PKB, BBNKB, MBLB beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak 5 Januari 2025," bunyi lampiran Permendagri 15/2023.
Adapun target pada APBD 2024 harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah serta potensi PDRD. (sap)
