Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews – Pelaku usaha meminta Pemerintah Thailand untuk memperpanjang insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 90% , terutama bagi perhotelan, selama 2 tahun ke depan.

Ketua Asosiasi Hotel Thailand Marisa Sukosol Nunbhakdi menilai pemerintah lebih baik menggali sumber penerimaan dengan memungut retribusi baru sebesar 20-30% ketimbang menghentikan insentif atau keringanan PBB.

"Tarif pajak baru, yang paling memengaruhi pemilik hotel, harus ditunda hingga sektor pariwisata membaik. Saat ini, jumlah wisatawan belum meningkat secara signifikan," katanya dikutip pada Minggu (23/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Seperti dilansir bangkokpost.com, pemerintah memberikan insentif pemotongan PBB sebesar 90% sejak Juni 2020 demi meredam dampak pandemi yang menggoncang industri perhotelan. Namun, insentif tersebut direncanakan akan berakhir pada tahun pajak 2021.

Marisa menilai pelaku usaha perhotelan belum siap untuk membayar PBB dengan tarif normal untuk tahun pajak 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan operator hotel telah kehilangan 80-90% pendapatan selama pandemi ini.

Dia pun mengusulkan sejumlah keringanan pajak bagi industri perhotelan. Pertama, memperpanjang insentif pengurangan PBB sebesar 90% selama 2 tahun ke depan. Kedua, insentif pengurangan pemungutan pajak menjadi 70-80%.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Pengusaha hotel juga berharap pemerintah untuk memperpanjang subsidi senilai THB3.000 atau setara dengan Rp1,30 juta untuk gaji bulanan karyawan selama enam bulan lagi. Insentif ini diketahui akan berakhir pada Januari 2022.

Sebagai tambahan, subsidi ini diberikan kepada perusahaan kecil yang mempekerjakan tidak lebih dari 200 pekerja. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di industri perhotelan ingin mempertahankan karyawan di tengah lonjakan biaya operasional. (vallen/rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : thailand, keringanan pajak, perhotelan, pajak bumi dan bangunan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2