RAPBN 2024

Belanja Perpajakan dari PPN dan PPnBM Diproyeksi Masih Dominan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:03 WIB
Belanja Perpajakan dari PPN dan PPnBM Diproyeksi Masih Dominan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - PPN dan PPnBM diproyeksi masih akan mendominasi belanja perpajakan (tax expenditure) pada 2024.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2024, pemerintah memproyeksi total belanja perpajakan pada 2024 senilai Rp374,5 triliun. Nilai tersebut tercatat naik sekitar 6,1% dari proyeksi belanja perpajakan pada tahun ini senilai Rp352,8 triliun.

“Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN dan PPnBM yang mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan,” tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2024, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Adapun PPN dan PPnBM diproyeksi mencapai Rp228,1 triliun atau sekitar 60,9% dari total belanja perpajakan pada 2024. Porsi tersebut mengalami sedikit kenaikan dari proyeksi belanja perpajakan jenis PPN dan PPnBM pada 2023 sebesar 59,3% dari total.

Berkaca dari estimasi belanja perpajakan pada 2022, besarnya porsi PPN dan PPnBM berasal dari skema kebijakan PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok. Ada pula pengaruh dari pengecualian pengusaha kena pajak (PKP) bagi UMKM.

Berkebalikan dengan PPN dan PPnBM yang cenderung naik, porsi PPh dalam total belanja perpajakan berangsur turun. Untuk 2024, belanja perpajakan pos PPh diproyeksi senilai Rp127,9 triliun. Nilai tersebut mencatatkan kenaikan sekitar 1,9% dibandingkan proyeksi untuk 2023 senilai Rp125,5 triliun.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Dengan proyeksi nilai tersebut, pos PPh mengambil porsi sebanyak 34,15% dari total belanja perpajakan 2024. Porsi tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan proyeksi untuk 2023 sebesar 35,57%.

Kembali berkaca pada estimasi belanja perpajakan pada 2022, posPPh dipengaruhi kebijakan pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan PPh UMKM. Kemudian, ada pengaruh fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri (WPDN). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:00 WIB LAYANAN CUKAI

Gandeng Komunitas Vape, Bea Cukai Ingatkan Ciri-Ciri Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%