Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Skema Presumptive Tax UMKM di Negara Lain

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Skema Presumptive Tax UMKM di Negara Lain

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Skema presumptive tax kerap kali menjadi pilihan untuk mengatasi tantangan pemajakan terhadap pelaku UMKM. Tak sedikit negara yang menerapkan rezim khusus tersebut untuk memajaki UMKM dengan cara yang berbeda.

Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan banyak negara memilih presumptive tax karena dinilai bisa mengakomodasi berbagai tantangan, mulai dari karakteristik UMKM yang berbeda-beda, sulitnya memajaki sektor UMKM, hingga tingginya biaya kepatuhan bagi UMKM.

Presumptive tax merupakan rezim khusus yang menghitung pajak terutang dengan indikator selain penghasilan neto, yang dinilai dapat mencerminkan penghasilan wajib pajak tertentu,” katanya, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Setoran Pajak Properti Vatikan Tembus Rp120 Miliar Tahun Lalu

Umumnya, sambung Denny, indikator selain penghasilan neto yang digunakan sebagai basis pajak merujuk pada indikator yang tidak rentan dimanipulasi. Indikator itu juga membuat wajib pajak lebih mudah diamati kepatuhannya.

Dia menyebut presumptive tax dapat menjadi alternatif tepat untuk memajaki UMKM, khususnya di negara berkembang lantaran memberikan kemudahan administrasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi UMKM dan mendukung distribusi beban pajak.

“Sehingga sistem pajak tidak akan ditopang oleh wajib pajak yang ‘itu-itu saja’,” ujarnya.

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Setidaknya ada tiga skema penerapan presumptive tax. Pertama, melalui lump sum tax atau pungutan pajak dengan besaran yang sama dan tetap bagi UMKM di bawah threshold tertentu. Skema ini umumnya dikenakan terhadap usaha kecil seperti nelayan, pangkas rambut, dan lainnya.

Skema tersebut memiliki keunggulan, baik dalam hal kesederhanaan, biaya kepatuhan yang rendah, dan administrasi. Namun, skema ini cenderung tidak adil dan mendistorsi kompetisi pasar sehingga mengharuskan adanya evaluasi nilai pungutan secara rutin untuk selaras dengan kondisi ekonomi.

Contoh negara yang menerapkan skema ini adalah Hungaria. Wiraswasta dengan penghasilan di bawah HUF6 juta (sekitar Rp301 juta) per tahun, dikenakan pajak bulanan dengan jumlah tetap sebesar HUF50 ribu (Rp2,5 juta).

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Kedua, dikenakan atas peredaran bruto (turnover). Skema ini dinilai lebih adil karena memberikan beban pajak yang berbeda sesuai dengan skala usahanya. Skema ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM baru dalam sistem pajak.

Selain Indonesia, contoh negara yang menerapkan skema ini adalah Meksiko. Negeri Sombrero ini mengenakan tarif 2% atas peredaran bruto bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah MXN2 juta atau setara dengan Rp1,4 miliar/tahun.

Ketiga, skema presumptive tax berdasarkan indikator tertentu yang merepresentasikan skala usaha. Indikator skala usaha tersebut bisa berupa jumlah karyawan, luas ruangan usaha, jumlah meja/kursi makan, konsumsi listrik, nilai persediaan, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Indikator itu dinilai dapat menggambarkan secara tepat dan adil perusahaan berdasarkan skalanya. Namun, penggunaan indikator lain tersebut sering kali rentan dimanipulasi dan bertentangan dengan upaya pengembangan usaha.

Contoh negara yang menerapkan ini adalah India. Di negara tersebut, skema ini diberlakukan untuk bisnis transportasi dan pengiriman yang dihitung atas berat muatan barang. (rig)

Baca Juga: Wacanakan PPN Multitarif, Kemenkeu: Sudah Dilakukan Banyak Negara Lain
Topik : presumptive tax, pajak penghasilan, UMKM, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 Juni 2021 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 Juni 2021 | 16:30 WIB
WALES
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS