Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Begini Profil Pajak Kabupaten Penghubung Pulau Jawa dan Madura

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Profil Pajak Kabupaten Penghubung Pulau Jawa dan Madura

BANGKALAN merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Madura.

Kabupaten Bangkalan juga menjadi pintu gerbang lalu-lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura. Letaknya yang strategis menjadikan Bangkalan masuk dalam pengembangan Area Metropolitan Surabaya (Surabaya Metropolitan Area/SMA) dan diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
MENGUTIP data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan pada 2019 tercatat senilai Rp26,23 triliun. Ekonomi kabupaten ini ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 22% dari total PDRB.

Baca Juga: Reklame Penunggak Pajak Diburu, Potensi Penerimaan Ratusan Juta

Kontributor perekonomian Kabupaten Bangkalan lainnya ialah sektor pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 20% dari PDRB 2019. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki proporsi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan yakni sebesar 15%. Sektor konstruksi dan admnistrasi pemerintahan berturut-turut memiliki kontribusi sebesar 14% dan 6% dari total PDRB daerah ini.


Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan (diolah)

Lebih lanjut, berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kabupaten Bangkalan pada 2018 menembus Rp2,33 triliun. Adapun dana perimbangan menjadi penopang utama pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp1,46 triliun atau 63% dari total pendapatan 2019. Sebaliknya, PAD menjadi penyumbang terkecil pendapatan daerah dengan realisasi senilai Rp262,26 miliar atau sebesar 11% dari total pendapatan daerah.

Baca Juga: Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Apabila diperinci, berbeda dengan mayoritas daerah lainnya, pajak daerah tidak menjadi kontributor utama PAD Kabupaten Bangkalan. Lain-lain PAD yang sah mendominasi PAD daerah ini dengan proporsi sebesar 74% atau Rp194,78 miliar secara nominal.

Selanjutnya, pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 19% dan 6% dari total PAD 2019. Adapun realisasi kedua komponen PAD tersebut tercatat senilai Rp50,83 miliar dan Rp14,32 miliar. Kontribusi terendah PAD kabupaten ini ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total realisasi hanya senilai Rp2,31 miliar.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kabupaten Bangkalan pada periode 2015 hingga 2019 tergolong fluktuatif. Hal ini terjadi karena nilai realisasi penerimaannya selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi nilainya terhadap target masih mengalami volatilitas.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2015 tercatat senilai Rp27,24 miliar atau 112% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan pada 2016 dengan perolehan senilai Rp32,29 miliar. Pada 2017, kinerja pajak Kabupaten Bangkalan kembali mengalami peningkatan dengan perolehan senilai Rp40,86 miliar atau sebesar 140% dari target APBD.

Realisasi penerimaan pajak kembali membaik pada 2018 dengan capaian sebesar Rp49,47 miliar. Sementara itu, pada 2019, kinerja pajak kabupaten ini mengalami penurunan dengan capaian hanya sebesar 127% dari target APBD.

Baca Juga: Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari data Kementerian Keuangan, realisasi pajak penerangan jalan (PPJ) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kabupaten Bangkalan pada 2019, yakni senilai Rp29,37 miliar.

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp10,73 miliar serta pajak bumi bangunan (PBB) senilai Rp4,75 miliar.

Baca Juga: UU HPP Sah, Ini Proyeksi Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio 2021-2025

Sebaliknya, pajak sarang burung walet menjadi kontributor paling rendah untuk peneriman pajak daerah kabupaten ini pada tahun yang sama. Realisasi pajak jenis ini hanya sebesar Rp7,45 juta.

Jenis dan Tarif Pajak
TARIF pajak daerah Kabupaten Bangkalan diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8/2010 s.t.d.t.d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12/2013 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan pada beberapa peraturan daerah tersebut, berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Bangkalan.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada jenis penginapan (hotel/rumah kos).
  3. Tarif bergantung pada jenis restoran.
  4. Tarif bergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.
  5. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan.
  6. Tarif bergantung pada jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Bangkalan pada 2017 tercatat sebesar 0,30%.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Tapping Box untuk Pajak Mineral Bakal Dipasang

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangkalan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan pada total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan pada kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan pada peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN pada Perda Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Baca Juga: Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui kontribusi pajak daerah masih minim dalam PAD Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, Bapenda terus berupaya melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajaknya.

Terkait dengan administrasi pajak, Bapenda menjalin kerja sama dengan berbagai instansi. Dalam hal ini, Bapenda menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung penyempurnaan database perpajakan daerah.

Selain dengan Dukcapil. Bapenda juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perizinan untuk menertibkan objek pajak liar.

Baca Juga: Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai

Tidak hanya intensifikasi, Bapenda juga melakukan upaya ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak, salah satunya pajak restoran. Dalam upaya ini, Bapenda rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas pajak restoran dan pendataan ulang terhadap rumah makan dan kafe.

Bapenda juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan wajib pajak Bangkalan menunaikan kewajibannya. Aplikasi BPHTB berbasis online (e-BPHTB) merupakan salah satu wujud modernisasi administrasi pajak di Bangkalan. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat memproses pajak daerah secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran BPHTB. (kaw)

Baca Juga: Genjot Pendapatan Daerah, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal 100% Digital
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kabupaten Bangkalan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:15 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

UU HPP Disahkan, Penerimaan Pajak Siap Lari Kencang?

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Akselerasi Layanan Elektronik, DJP Harap Makin Mudahkan Wajib Pajak

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOTA BENGKULU

Cegah Kebocoran Penerimaan, 100 Tapping Box Telah Dipasang

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak