Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Dampak NLE Terhadap Sistem Logistik Nasional Semester I/2021

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Dampak NLE Terhadap Sistem Logistik Nasional Semester I/2021

Ilustrasi. (nle.kemenkeu.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – National Logistics Ecosystem (NLE) telah memberikan dampak positif pada sistem logistik nasional sejak dibangun pada Juni 2020.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengatakan NLE memiliki strategi pembangunan dan rencana kerja yang diupayakan akan selesai pada 2024. Namun, menurutnya, beberapa capaian sudah mulai tampak pada semester I/2021.

"Perkembangan capaian yang pertama yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah melalui Single Submission (SSm)," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (10/7/2021).

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Syarif mengatakan simplifikasi itu diharapkan mampu menghilangkan repetisi dan duplikasi proses dokumen karena ada integrasi dan harmonisasi kebijakan layanan logistik. Selain itu, lalu lintas komoditi dapat terawasi. Simplifikasi juga akan berdampak pada efisiensi biaya administrasi, biaya timbun, dan handling.

Hingga April 2021, SSm pabean dan karantina mampu mendorong efisiensi biaya timbun dan handling senilai Rp41,57 miliar dengan efisiensi waktu 17,59% dibandingkan dengan posisi Mei 2020 atau sebelum simplifikasi itu berlaku. Ada 4 pelabuhan yang telah menerapkan, yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan.

Dalam catatan DJBC, ada pengajuan 23 dokumen impor vaksin dengan total 2,6 juta vial sepanjang periode Januari-Juni 2021 melalui SSm perizinan. Ada pula 259 pengajuan SSm ekspor alat kesehatan dan 16.657 permohonan SSm perizinan impor komoditas untuk penanganan Covid-19 yang telah disetujui.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Selain itu, ship to ship–floating storage unit (STS-FSU) di Batam melalui Batam Logistics Ecosystem (BLE) juga telah mencatatkan 56 transaksi untuk periode Oktober 2020-Juni 2021. Sementara pada SSm pengangkut, telah dilakukan uji coba sistem pada Juni 2021 di Pelabuhan Tanjung Priok.

Capaian kedua, menurut Syarif, adalah kolaborasi pelayanan logistik pemerintah dan swasta agar transaksi dapat dilakukan secara langsung melalui berbagai platform. Dengan kolaborasi itu, transaksi pada sistem logistik akan lebih transparan dan menghilangkan biaya yang tidak perlu.

Pada periode transaksi Januari-Mei 2021, layanan delivery online (DO) di 4 pelabuhan telah diberikan kepada 23.590 pengajuan atas 69.421 kontainer. Kemudian, ada 2,03 juta Surat Penyerahan Petikemas (SP2) online untuk 7,5 juta kontainer pada 5 pelabuhan.

Baca Juga: Mirip Pemungut PPN, Aturan Pemungut Bea Meterai Digodok Kemenkeu

Pada periode yang sama, proses layanan trucking di Pelabuhan Tanjung Priok dan Batam tercatat sebanyak 13.086 transaksi dengan menggunakan 85.515 kontainer. Selain itu, pelayanan pemesanan kapal domestik juga telah dilakukan uji coba di Batam dengan 6 shipping line domestik – yakni Tanto, Spil, Meratus, Temas, Mentari Mas, Samudera Indonesia – dan CTP Line dalam 12 rute domestik.

Dari sisi kemudahan pembayaran proses logistik, Syarif menyebut sudah ada pembayaran melalui platform kolaborasi untuk layanan penebusan DO, pembayaran biaya penimbunan (SP2), dan pembayaran biaya angkut (truk).

Dia berharap kemudahan itu dapat menurunkan biaya administrasi, menumbuhkan bisnis pembiayaan, dan memudahkan pembayaran bagi pengguna jasa.

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

"Progres di masing-masing pelabuhan NLE memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga akan terus diupayakan berbagai rencana ke depannya untuk perluasan lingkup NLE," ujarnya. (kaw)

Topik : National Logistics Ecosystem, NLE, kepabeanan, sistem logistik, bea cukai, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Aturan Baru Rush Handling, Kini Pakai Sistem Automasi

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Penjelasan DJBC Soal Penerapan Pita Cukai Digital

Rabu, 25 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Bea Keluar Melejit 888% Disokong Ekspor Tembaga dan Sawit

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kapitalisasi Data Jadi Kunci Pengawasan Perpajakan

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini