Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Beberapa Persoalan Seputar PPN Transaksi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Beberapa Persoalan Seputar PPN Transaksi Digital

MELEBARNYA defisit keuangan negara untuk memulihkan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 menuntut akselerasi dalam optimasi penerimaan negara. Salah satu alternatif eksternalisasi pajak potensial adalah pengenaan pajak atas transaksi daring (e-commerce).

Satu survei mengatakan 56% responden mengalami peningkatan pengeluaran selama pandemi. Belanja online menjadi pilihan untuk mematuhi anjuran tetap di rumah. Sebanyak 31% responden mengalami peningkatan belanja online 42% dibandingkan sebelum masa pandemi. (BPS, 2020)

Sesuai dengan karakter alamiah pajak yang merupakan ekor ekonomi, peningkatan belanja online ini menjadi momentum yang mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital yang selama ini terkesan maju-mundur ragu.

Mulai 1 Juli 2020, pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang/jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diatur PMK No. 48/PMK.03/2020.

Kebijakan ini perlu mendapat perhatian agar dapat mengoptimasi penerimaan, memberi kepastian hukum, serta menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan baik antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam dan luar negeri.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP tengah menyusun aturan turunan terkait dengan besaran nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses PSME yang dapat dikenakan PPN. Lalu bagaimana seharusnya threshold itu ditentukan?

Pemajakan PMSE
PERUMUSAN suatu kebijakan perlu memperhatikan praktik terbaik yang dilakukan negara lain untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal yang perlu digarisbawahi dalam memajaki PMSE ini adalah (1) netralitas, dan (2) kemudahan dan efisiensi administrasi.

Netralitas dalam pajak sangat penting. Pajak tidak boleh mendistorsi keputusan wajib pajak sehingga lebih memilih satu sistem perdagangan ketimbang yang lain. Karena itu, negara lain menerapkan tarif PPN yang sama untuk transaksi digital dan nondigital baik lintas negara maupun domestik.

Pasal 6 ayat (1) PMK-48/2020 menyebut jumlah PPN yang harus dipungut pemungut PPN PMSE adalah 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Aturan tarif ini sama dengan ketetapan tarif PPN pada umumnya yaitu 10%, seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU PPN No. 42 Tahun 2009.

Dari dasar pemikiran tersebut, maka berdasarkan prinsip netralitas yang sama, jumlah ambang pembebasan (threshold) registrasi PPN yang sama juga seharusnya berlaku baik bagi pemungut pajak dari luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik).

Jika pada ketentuan PPN saat ini menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut PPN adalah yang memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar setahun, maka seharusnya ambang batas inilah yang digunakan dalam menentukan kriteria pemungut PPN PMSE.

Apabila dalam menetapkan treshold ini pemerintah mempertimbangkan faktor lain seperti jumlah traffic atau pengakses PMSE, maka sebaiknya ketentuan threshold peredaran bruto Rp4,8 miliar tetap menjadi faktor pertimbangan utama.

Kemudahan dan efisiensi administrasi merupakan faktor kedua yang penting diterapkan. Menurut Ottawa Taxation Framework Conditions, sistem pajak harus efisien dalam arti ‘biaya kepatuhan pembayar pajak dan biaya administrasi otoritas pajak harus diminimalisasi sejauh mungkin’.

Namun demikian di beberapa negara, kewajiban mengumpulkan sejumlah informasi transaksi dan data pelanggan menjadi hal yang memberatkan, bahkan dalam beberapa kasus dapat melanggar undang-undang privasi yang mengatur rahasia dagang.

Di Italia, perusahaan harus merilis tanda terima elektronik untuk semua pelanggan, mendaftar ‘alamat digital’ ke otoritas pajak dan mendapat alamat digital pelanggan dan pemasok. Intinya, perlu keseimbangan antara biaya kepatuhan persyaratan informasi dan kebutuhan verifikasi kepatuhan.

Pasal 9 ayat (1) PMK-48/PMK.03/2020 menyebut pemungut PPN harus melaporkan PPN yang dipungut triwulanan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Mengingat PPN PMSE ini merupakan kebijakan baru dan baru kali ini pemungutnya melibatkan wajib pajak luar negeri, maka ketentuan pelaporan secara triwulan dinilai wajar dan memenuhi asas kemudahan administrasi.

Terkait dengan verifikasi kepatuhan PPN, Pasal 7 PMK 48/2020 menyebut pemungut PPN membuat bukti pungut PPN atas PPN yang dipungut. Memperhatikan ketentuan ini, verifikasi kepatuhan PPN belum terpenuhi dengan kuat karena hanya berdasarkan pelaporan pemungut PPN PMSE.

Berbeda dengan metode substraksi pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat menjadi salah satu kontrol kepatuhan wajib pajak dalam negeri, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemeriksa pajak untuk membuktikan wajib pajak luar negeri mematuhi seluruh kewajiban pemungutan PPN PMSE.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengembangkan kerja sama yang kuat untuk membangun basis data PMSE dengan pemungut di luar negeri ataupun pihak ketiga yang secara langsung memfasilitasi pemanfaatan barang/jasa kena pajak tidak berwujud melalui PMSE.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PPN digital, Indonesia, treshold, PMK 48/2020

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 November 2022 | 11:30 WIB
KTT G-20

Bali Compendium Dideklarasikan Hari Ini, Berikut Perincian Muatannya

Senin, 14 November 2022 | 09:19 WIB
KTT G-20

Pandemic Fund Diluncurkan, Dunia Bakal Lebih Siap Hadapi Pandemi

Jum'at, 11 November 2022 | 18:21 WIB
KTT ASEAN

Resmi! Timor Leste Diakui Jadi Negara Anggota ke-11 Asean

Senin, 07 November 2022 | 12:50 WIB
ANALISIS PAJAK

Melihat Sekilas Pemajakan Aset Kripto di India dan Indonesia

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala