Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Batas Waktu Pengangsuran atau Penundaan Bayar Pajak Diubah

A+
A-
2
A+
A-
2
Batas Waktu Pengangsuran atau Penundaan Bayar Pajak Diubah

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 18/2021, pemerintah juga mengubah ketentuan batas maksimal waktu pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini turut memuat perubahan ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PMK 242/2014. Perubahan tersebut salah satunya terjadi pada Pasal 25 PMK 242/2014.

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak… Pasal 25 diubah,” demikian kutipan bunyi Pasal 103 PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan. Jangka waktu tersebut lebih lama ketimbang ketentuan sebelumnya yaitu paling lama 12 bulan.

Jangka waktu paling lama 24 bulan tersebut diberikan untuk pengangsuran atau penundaan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Begitu pula dengan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan STP PBB maksimal diberikan selama 24 bulan.

Baca Juga: Mulai Berlaku! Tarif Pajak Penghasilan Bunga Obligasi WPLN Jadi 10%

Sementara itu, untuk pengangsuran atau penundaan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) diberikan paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya.

Hal ini juga berbeda dengan ketentuan terdahulu. Sebelumnya, dalam PMK 242/2014, permohonan pengangsuran atau penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama diberikan sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya.

Selain jangka waktu, sanksi bunga yang diberikan untuk wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga berubah. Sebelumnya, wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Baca Juga: UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Saat ini, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sanksi bunga tersebut dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Namun, ketentuan baru pengenaan sanksi bunga itu diberikan jika persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang diberikan tidak berkaitan dengan STP, SPPT, SKP PBB, dan STP PBB.

Jika persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan SPPT, SKP PBB, dan STP PBB, wajib pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan. Denda administrasi sebesar 2% tersebut masih sama dengan ketentuan sebelumnya.

Baca Juga: Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

“Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran … dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, wajib pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan,” demikian bunyi penggalan Pasal 30 ayat (2) PMK 242/2018 s.t.d.d Pasal 103 PMK 18/2021. (kaw)



Baca Juga: Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini
Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, angsuran, penundaan, pembayaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 17 Juli 2021 | 13:00 WIB
HUT KE-14 DDTC

HUT ke-14, DDTC Gelar Webinar Series: University Roadshow, Berminat?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Perpanjangan Insentif Pajak bagi WP Terdampak Covid-19 Jadi Terpopuler

Jum'at, 16 Juli 2021 | 19:56 WIB
REVISI UU KUP

Penerimaan Pajak Karbon Diestimasi Capai Rp31,91 Triliun

Jum'at, 16 Juli 2021 | 15:15 WIB
REVISI UU KUP

Ternyata Ini Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pajak Karbon

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021