Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Batas Waktu Pengangsuran atau Penundaan Bayar Pajak Diubah

A+
A-
2
A+
A-
2
Batas Waktu Pengangsuran atau Penundaan Bayar Pajak Diubah

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 18/2021, pemerintah juga mengubah ketentuan batas maksimal waktu pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini turut memuat perubahan ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PMK 242/2014. Perubahan tersebut salah satunya terjadi pada Pasal 25 PMK 242/2014.

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak… Pasal 25 diubah,” demikian kutipan bunyi Pasal 103 PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Cara Bayar Pajak Melalui KlikBCA Bisnis

Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan. Jangka waktu tersebut lebih lama ketimbang ketentuan sebelumnya yaitu paling lama 12 bulan.

Jangka waktu paling lama 24 bulan tersebut diberikan untuk pengangsuran atau penundaan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Begitu pula dengan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan STP PBB maksimal diberikan selama 24 bulan.

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sementara itu, untuk pengangsuran atau penundaan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) diberikan paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya.

Hal ini juga berbeda dengan ketentuan terdahulu. Sebelumnya, dalam PMK 242/2014, permohonan pengangsuran atau penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama diberikan sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya.

Selain jangka waktu, sanksi bunga yang diberikan untuk wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga berubah. Sebelumnya, wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Baca Juga: NIK Wajib Pajak Bakal Jadi Common Identifier di Sistem Baru DJP

Saat ini, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sanksi bunga tersebut dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Namun, ketentuan baru pengenaan sanksi bunga itu diberikan jika persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang diberikan tidak berkaitan dengan STP, SPPT, SKP PBB, dan STP PBB.

Jika persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan SPPT, SKP PBB, dan STP PBB, wajib pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan. Denda administrasi sebesar 2% tersebut masih sama dengan ketentuan sebelumnya.

Baca Juga: Pemberitahuan Insentif PPh 25 Masih Tahap Deploy, WP Diminta Menunggu

“Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran … dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, dan Surat Tagihan Pajak PBB, wajib pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan,” demikian bunyi penggalan Pasal 30 ayat (2) PMK 242/2018 s.t.d.d Pasal 103 PMK 18/2021. (kaw)



Baca Juga: Tetap Berlaku! Tarif PPh Pasal 21 Lebih Tinggi Jika Tidak Punya NPWP
Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, angsuran, penundaan, pembayaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Persiapan Penggunaan NIK Sebagai NPWP, DJP dan Dukcapil Lakukan Ini

Sabtu, 04 Juni 2022 | 13:30 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Ciptaker Perbaiki Tata Kelola Perdagangan, Begini Kata Sri Mulyani

Kamis, 02 Juni 2022 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Paling Lambat 2025! Bayar Pajak di Daerah Ini Sepenuhnya Nontunai

Senin, 30 Mei 2022 | 08:34 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Penggunaan NIK Jadi NPWP OP, Ditjen Pajak: Tunggu PMK

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online