Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Batas Pembebasan Bea Masuk Diturunkan Lagi, Ini Respons Pengusaha

A+
A-
2
A+
A-
2
Batas Pembebasan Bea Masuk Diturunkan Lagi, Ini Respons Pengusaha

Wakil Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha menyambut baik rencana Kemenkeu yang akan menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk. Keadilan dalam berusaha menjadi alasan utama dukungan tersebut.

Wakil Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan revisi atas PMK No.112/2018 tentang Impor Barang Kiriman sudah lama dinantikan pelaku usaha. Ambang batas US$75, menurutnya, terlalu tinggi.

“Kami dukung 100%. Kebijakan ini sudah lama dinantikan sebagai equal level playing field,” katanya.

Baca Juga: DJBC Sita Jutaan Rokok Ilegal di Tengah Pandemi Corona

Menurutnya, ambang batas yang berlaku saat ini menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melakukan bisnis yang bebas dari pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Hal ini memberikan tekanan bagi produsen dan pelaku usaha yang sudah membayar kewajiban perpajakan secara tertib.

Dia menambahkan revisi kebijakan ini diharapkan mampu menggeliatkan dunia usaha di dalam negeri. Dengan adanya kesetaraan dalam perlakukan perpajakan, lanjutnya, akan ada jaminan kepastian dan keadilan dalam berusaha.

“Diharapkan produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan adanya kepastian ini. Jadi, dalam hal perpajakan ada perlakuan sama antara yang online dan offline," paparnya.

Baca Juga: Syarat Penyerahan Surat Keterangan Asal Barang Impor Dilonggarkan

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan ambang batas impor barang kiriman yang bebas dari pungutan bea masuk. Revisi tersebut menjadi angin segar bagi semua pelaku usaha domestik.

“[Revisi kebijakan] ini merupakan kado Natal karena berikan keadilan kepada pelaku usaha offline. Kami juga merasa bahwa retailer offline dan penyewa dengan suasana ini akan bantu UMKM untuk tumbuh," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kemenkeu berencana melakukan revisi atas PMK No.112/2018. Nilai ambang batas impor barang kiriman akan dipangkas dari US$75 menjadi US$3 untuk setiap pemberitahuan atau consigment note (CN). Serbuan impor barang kiriman melonjak tinggi dalam dua tahun terakhir. (kaw)

Baca Juga: Sederet Relaksasi Ketentuan Barang Kena Cukai dari DJBC

“Kami dukung 100%. Kebijakan ini sudah lama dinantikan sebagai equal level playing field,” katanya.

Baca Juga: DJBC Sita Jutaan Rokok Ilegal di Tengah Pandemi Corona

Menurutnya, ambang batas yang berlaku saat ini menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melakukan bisnis yang bebas dari pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Hal ini memberikan tekanan bagi produsen dan pelaku usaha yang sudah membayar kewajiban perpajakan secara tertib.

Dia menambahkan revisi kebijakan ini diharapkan mampu menggeliatkan dunia usaha di dalam negeri. Dengan adanya kesetaraan dalam perlakukan perpajakan, lanjutnya, akan ada jaminan kepastian dan keadilan dalam berusaha.

“Diharapkan produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan adanya kepastian ini. Jadi, dalam hal perpajakan ada perlakuan sama antara yang online dan offline," paparnya.

Baca Juga: Syarat Penyerahan Surat Keterangan Asal Barang Impor Dilonggarkan

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan ambang batas impor barang kiriman yang bebas dari pungutan bea masuk. Revisi tersebut menjadi angin segar bagi semua pelaku usaha domestik.

“[Revisi kebijakan] ini merupakan kado Natal karena berikan keadilan kepada pelaku usaha offline. Kami juga merasa bahwa retailer offline dan penyewa dengan suasana ini akan bantu UMKM untuk tumbuh," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kemenkeu berencana melakukan revisi atas PMK No.112/2018. Nilai ambang batas impor barang kiriman akan dipangkas dari US$75 menjadi US$3 untuk setiap pemberitahuan atau consigment note (CN). Serbuan impor barang kiriman melonjak tinggi dalam dua tahun terakhir. (kaw)

Baca Juga: Sederet Relaksasi Ketentuan Barang Kena Cukai dari DJBC

Topik : impor, bea cukai, barang kiriman, DJBC, bea cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Jum'at, 13 Maret 2020 | 13:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 11 Maret 2020 | 21:06 WIB
ATURAN IMPOR
Rabu, 11 Maret 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 11 Maret 2020 | 16:39 WIB
PENGAWASAN
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT