Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 14:22 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:17 WIB
STATISTIK KERJA SAMA PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Komunitas
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Diturunkan Lagi, Ada Apa?

A+
A-
2
A+
A-
2
Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Diturunkan Lagi, Ada Apa?

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian akan melakukan revisi aturan main impor barang kiriman bebas pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Kebijakan tersebut menjadi jawaban atas keluhan pelaku usaha dalam negeri terkait kesetaraan kewajiban perpajakan.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan akan merevisi atas ambang batas impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam PMK No.112/2018. Pengaturan ulang paling utama adalah memangkas ambang batas (de minimis) bebas pungutan perpajakan.

“Revisi ini untuk menjawab tuntutan masyarakat dan dunia usaha untuk memastikan level of playing field," katanya di Ruang Pers Kemenkeu, Senin (23/12/2019).

Baca Juga: Termasuk Dukung UU Cipta Kerja, Ini 3 Perintah Dirjen Bea dan Cukai

Heru menyebutkan revisi pertama yang dilakukan menurunkan nilai pembebasan (de minimis) bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$75 menjadi US$3 per kiriman (consignment note). Revisi juga dilakukan untuk perlakuan impor barang kiriman yang kena PDRI. Nilai US$75 sejatinya sudah turun dari sebelumnya US$100.

Pungutan PDRI diberlakukan normal atau tidak menggunakan batas ambang bawah. Namun, pemerintah merasionalisasi tarif dari semula total ± 27,5—37,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%).

Pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku. Beberapa produk iti seperti tas, sepatu, dan garmen.

Baca Juga: Pemanfaatan Fasilitas Impor Barang Penanganan Covid-19 Melambat

Pasalnya, beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari China. Untuk menjawab hal tersebut, dalam aturan baru ini pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan garmen.

Secara khusus, untuk tiga komoditas tersebut tetap diberikan de minimis bea masuk sampai dengan US$3 dan selebihnya diberikan tarif normal (MFN), yaitu bea masuk untuk tas 15—20%, sepatu 25—30%, produk tekstil 15—25%, PPN 10%, dan PPh 7,5—10%.

"Untuk ketiga komoditas tersebut kalau di total menjadi lebih tinggi. Ini karena untuk melindungi pelaku usaha di Tajur, Cibaduyut dan Cihampelas dan Tasikmalaya," imbuhnya.

Baca Juga: Dorong Pengusaha Gunakan Fasilitas Kepabeanan, DJBC Janjikan Asistensi

Penyesuaian de minimis value sebesar US$3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman adalah US$ 3,8 per consignment note.

Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) demi transparansi. Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem DJBC secara online.

“Sehingga mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman,” kata Heru.

Baca Juga: Resmi! Kawasan Industri Rokok Terpadu di Kudus Akhirnya Beroperasi

Dia menegaskan dalam proses penyusunan perubahan aturan ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Pajak (DJP), dan DJBC telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan peraturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.

Perubahan aturan ini, sambungnya, merupakan upaya nyata Kemenkeu untuk mengakomodasi masukan dari para pelaku industri dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia bisa dihilangkan.

“Sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini, fasilitas de minimis value benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” kata Heru. (kaw)

Baca Juga: Wah, Realisasi Setoran Bea dan Cukai di Aceh Capai 169% dari Target

Topik : impor, bea cukai, barang kiriman, DJBC, bea cukai
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 11 Oktober 2020 | 13:00 WIB
THAILAND
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 13:22 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 07 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 06 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KINERJA DITJEN BEA CUKAI
berita pilihan
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 12:01 WIB
UJI MATERIAL
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN