Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Barang dan Jasa Dijadikan Objek PPN, Ini Kata DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Barang dan Jasa Dijadikan Objek PPN, Ini Kata DJP

Kasubdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam webinar bertajuk Polemik Terhadap Wacana Pemerintah dalam Kebijakan PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan, Sabtu (17/1/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pengurangan pengecualian PPN tidak serta merta membuat semua jenis kebutuhan pokok dan jasa pendidikan dikenakan pajak atas konsumsi tersebut.

Kasubdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan pengurangan pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) diperlukan karena kurang mencerminkan keadilan. Pengecualian PPN juga menyebabkan kinerja PPN belum cukup optimal untuk mendukung penerimaan pajak.

“Hal ini membuat tax expenditure pemerintah naik dan menimbulkan distorsi ekonomi. Pengecualian PPN saat ini juga kurang mencerminkan keadilan. Pemungutan pajaknya kurang efisien sehingga pada akhirnya membuat penerimaan negara tidak optimal,” jelasnya dalam sebuah webinar, Sabtu (17/1/2021)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu mengatur kembali pengecualian dan fasilitas PPN. Namun, Dwi menekankan pemerintah tidak akan mengenakan PPN atas sembako di pasar tradisional dan jasa pendidikan nonkomersial.

“Pada dasarnya semua barang dan jasa akan dijadikan objek kena pajak tetapi akan diatur lagi mana yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN,” pungkasnya.

Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Roike Tambengi mengatakan reformasi PPN diharapkan menciptakan keadilan. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengurangan pengecualian PPN.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Pasalnya, sembako premium tidak hanya dikonsumsi masyarakat kelas atas, tetapi juga masyarakat kelas menengah yang ingin makanan yang lebih sehat dan berkualitas.

Begitu pula dengan jasa pendidikan. Pengenaan PPN atas jasa pendidikan yang bersifat komersial dinilai dapat mempersempit akses masyarakat terhadap jasa pendidikan yang berkualitas. Hal ini berpotensi makin mengurangi daya saing bangsa

“Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam atas wacana pengurangan pengecualian atas sembako dan jasa pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan gejolak baru yang berdampak pada perekonomian,” katanya.

Baca Juga: DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Sebagai informasi, webinar bertajuk Polemik Terhadap Wacana Pemerintah dalam Kebijakan PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan ini diselenggarakan Program Studi (Prodi) Administrasi Publik dan HMJ Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. (kaw)

Topik : pengecualian PPN, PPN

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan