Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Tangani Pandemi

A+
A-
1
A+
A-
1
Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Tangani Pandemi

Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk dalam menangani pandemi Covid-19.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan skenario terburuk penanganan Covid-19 tersebut mencakup sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, skenario tersebut juga akan menimbulkan konsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran postur APBN 2021 dan RAPBN 2022.

"Sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang besar [penerbitan surat berharga negara]," katanya, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Said mengatakan pandemi Covid-19 masih menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Menurutnya, APBN belum memitigasi skenario terburuk jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tengah bersiap menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 pekan sebagai antisipasi. Adapun pada tahap awal, pemerintah merencanakan PPKM darurat berlangsung sepanjang 3-20 Juli 2021.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus dan mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," ujarnya.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Menurutnya, Kemenkeu telah memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan pandemi dan dampaknya pada masyarakat. Secara bersamaan, pemerintah juga akan memantau dampak kebijakan PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, terutama perpajakan.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Banggar juga meminta pemerintah menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) 2020 sebagai tambahan anggaran. Selain itu, pemerintah perlu membuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran daerah yang terintegrasi dalam sistem teknologi informasi agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank
Topik : Banggar, DPR, APBN, PPKM darurat, Sri Mulyani

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Rabu, 15 September 2021 | 18:30 WIB
RAPBN 2022

Hadapi Pandemi Tahun Depan, Airlangga Harap Anggaran PEN Rp321 T Cukup

Rabu, 15 September 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan