Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bandara Ini Tunggak Pajak Rp394 Juta

A+
A-
0
A+
A-
0

MAROS, DDTCNews — Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diklaim telah menunggak pajak parkir tahun 2015 sebesar Rp394 juta. Ini didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Inspektorat Maros, Baharuddin mengatakan LHP dikeluarkan 27 Mei 2016, BPK secara tegas meminta pihak Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola bandara untuk membayar tunggakan tersebut.

“AP I masih memiliki waktu 1 bulan untuk melunasi tunggakannya, pemasukan ini nantinya bisa menambah penerimaan pajak parkir yang hingga kini belum mencapai 50%,” kata Baharuddin, Kamis (16/6).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Tunggakan ini bermula ketika BPK menemukan AP I belum membayar pajak parkir atas jasa parkir berlangganan tahun 2015. Jasa pengelolaan parkir memang terdiri dari parkir umum dan parkir berlangganan, namun selama ini tidak semuanya dikenakan pajak parkir.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Maros, Muh. Ferdiansyah mengakui pihaknya memang tidak memasukkan parkir berlangganan sebagai objek pajak parkir, namun BPK berpendapat lain. Menurut BPK, parkir berlangganan seharusnya dikenai pajak parkir.

Sementara Legal and Communication Section Head AP I Turah Ajiari mengatakan, dalam perjanjian antara Dispenda Maros dengan AP I, jasa parkir berlangganan memang bukan merupakan objek pajak. Area parkir berlangganan itu digunakan otoritas bandara seperti petugas bea dan cukai, petugas imigrasi, dan petugas karantina.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

“Selain dari perjanjian, kami berpatokan pada tagihan yang dikirim Dispenda. Selama ini tidak ada tagihan untuk itu. Kami bersedia membayar kekurangan itu, tapi harus ada dasarnya, kami bisa dianggap korupsi kalau dasarnya tidak jelas, ” kata Turah.

Hingga kini, Dispenda masih mendiskusikan penyelesaian masalah ini. BPK, seperti dikutip inikata.com, merekomendasikan agar Dispenda Maros membuat perjanjian baru dengan AP I yang memasukkan jasa parkir berlangganan sebagai objek pajak parkir. (Amu)

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

“AP I masih memiliki waktu 1 bulan untuk melunasi tunggakannya, pemasukan ini nantinya bisa menambah penerimaan pajak parkir yang hingga kini belum mencapai 50%,” kata Baharuddin, Kamis (16/6).

Baca Juga: Pemkot Depok Tawarkan Insentif Pajak Bagi Pemilik Restoran & Hotel

Tunggakan ini bermula ketika BPK menemukan AP I belum membayar pajak parkir atas jasa parkir berlangganan tahun 2015. Jasa pengelolaan parkir memang terdiri dari parkir umum dan parkir berlangganan, namun selama ini tidak semuanya dikenakan pajak parkir.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Maros, Muh. Ferdiansyah mengakui pihaknya memang tidak memasukkan parkir berlangganan sebagai objek pajak parkir, namun BPK berpendapat lain. Menurut BPK, parkir berlangganan seharusnya dikenai pajak parkir.

Sementara Legal and Communication Section Head AP I Turah Ajiari mengatakan, dalam perjanjian antara Dispenda Maros dengan AP I, jasa parkir berlangganan memang bukan merupakan objek pajak. Area parkir berlangganan itu digunakan otoritas bandara seperti petugas bea dan cukai, petugas imigrasi, dan petugas karantina.

Baca Juga: 57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

“Selain dari perjanjian, kami berpatokan pada tagihan yang dikirim Dispenda. Selama ini tidak ada tagihan untuk itu. Kami bersedia membayar kekurangan itu, tapi harus ada dasarnya, kami bisa dianggap korupsi kalau dasarnya tidak jelas, ” kata Turah.

Hingga kini, Dispenda masih mendiskusikan penyelesaian masalah ini. BPK, seperti dikutip inikata.com, merekomendasikan agar Dispenda Maros membuat perjanjian baru dengan AP I yang memasukkan jasa parkir berlangganan sebagai objek pajak parkir. (Amu)

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini
Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, pajak parkir, kabupaten maros
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 18 Januari 2020 | 15:15 WIB
KOTA SEMARANG
Jum'at, 17 Januari 2020 | 10:42 WIB
PONTIANAK
Kamis, 09 Januari 2020 | 17:02 WIB
PROVINSI SUMATRA SELATAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Kamis, 21 November 2019 | 11:56 WIB
KABUPATEN MURUNG RAYA
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI